RIAUONE.COM,TEMBILAHAN,ROC, - Warga Sungai Bungus dan Sungai Ular Desa Sungai Belah, Kecamatan Kuala Indragiri kembali mendatangi gedung DPRD Inhil, belum lama ini.

 

Kedatangan perwakilan warga kali ini untuk memenuhi undangan Pemerintah Daerah (Pemda) Inhil untuk menindaklanjuti persoalan serangan hama dan sengketa lahan akibat aktivitas PT IJA. Namun betapa kecewanya warga, setelah mengetahui pertemuan yang akan membahas nasib petani kelapa setempat mendadak dibatalkan.

 

Pembatalan tersebut diketahui karena alasan Bagian Tata Pemerintahan Setda Inhil belum siap untuk hadir pada pertemuan yang sebelumnya sudah disepakati bersama antara DPRD Inhil, BP2MPD, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Bagian Tata Pemerintahan Setda Inhil dan warga sebagai korban kejahatan lingkungan PT IJA.

 

"Pertemuannya ternyata ditunda sampai hari Kamis, 15 Oktober 2015. Kita (warga,red) sudah susah payah datang ke sini dengan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi undangan pertemuan. Kalau ternyata ada penundaan seperti ini dikasi taulah secepatnya. Jangan mendadak saja seperti ini," kesal Tengku Suhendri, kepada riauone.com di gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Senin(12/10).

 

Sejatinya pertemuan hari ini menghadirkan Pihak PT IJA dan  Instansi terkait, diantaranya Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), BP2MPD dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Inhil. 

 

"Mestinya jadwal pertemuannya hari ini. Ini sudah sesuai surat kesepakatan yang ditandatangani bersama. Kalau pun jadwalnya diundur, Kamis, 15 Oktober 2015 siapa yang berani menjamin,"kesalnya lagi.

 

Dikatakannya, kalau masalah ini dibiarkan berlarut larut tanpa ada penyelesaian pasti maka semakin banyak kerusakan dan kerugian yang dialami warga.

 

"Biasanya warga sekali panen bisa menghasilkan 4 ton tapi hari ini nol. Ini akibat kerusakan kebun kelapa warga. Makanya kami mengadu ke dewan sebagai wakil masyarakat untuk mengakomodir tuntutan warga," ungkapnya.

 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna menyebutkan, pertemuan ini  adalah sudah ranahnya Pemda untuk menyelesaikan persoalan ini. 

 

."Dewan kapasitasnya sebagai undangan untuk mendampingi warga, sedangkan pertemuan ini adalah ranahnya Pemda untuk memutuskan persoalan ini" ujarnya politisi termuda di Inhil ini.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Edi Gunawan menyebutkan, Dewan akan mengakomodir semua pengaduan warga dan seterusnya akan disampaikan dalam pertemuan nanti.

 

" jika pertemuan tgl 15 Oktober nanti batal lagi, dewan akan mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini. Kita terus melakukan pengawasan karena ini masalah yang harus diselesaikan Pemda sebagai ranahnya," ujar pria yang akrab dipanggil Asun ini. (adv/DPRD/san)