PEKANBARU, RIAU, - Dihadiri Plt Gubernbur Riau, DPRD Riau gelar Paripurna Pansus LKPJ kepala daerah Riau tahun 2015, DPRD Riau telah menyelesaikan tugasnya. Hasil keja dan rekomendasi Pansus disampaikan dalam sebuah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau. Di Ruang Rapat Paripurna,  sejumlah anggota DPRD Riau hadir dan di selenggarakan Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) sekaligus Rekomendasi LKPJ kepala daerah Riau tahun 2015 serta penetapan rekomendasi DPRD Riau dan pendapat akhir kepala daerah.
 
Dalam rekomendasinya, Pansus menilai pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum berhasil dalam pencapaian kinerja di tahun 2015 yang lalu, namun DPRD Riau tetap memberikan semangat Spirit kepada Pemerintah dalam hal ini yang di Pimpin PLT Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman
 
"Dari telaah tim Pansus secara substantif, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat digambarkan dari terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan," kata Yulisman, Juru bicara Pansus dalam paripurna, Kamis (19/05/16).
 
Selain itu, Pansus menilai adanya ketidaksesuaian antara program yang menjadi prioritas dengan realisasi program yang dilaksanakan oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 
Juga implementasi program yang tidak sesuai dengan perencanaan awal (sebagaimana skala prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019).
 
"Hal itu menandakan masih terjadinya kegiatan yang tidak sesuai jadwal bahkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang rendah. Hal ini diperkuat pula oleh adanya beberapa kegiatan yang tertunda (terbengkalai) pada SKPD yang tidak didasarkan pada kemampuan manajemen dan kemampuan teknis," jelasnya.
 
Efek dari semua itu, pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat luas tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimum.
 
Lebih lanjut dikatakannya, DPRD Riau belum dapat memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah beserta jajarannya yang belum bekerja keras untuk mengimplementasikan visi dan misinya serta mencoba menghadapi berbagai kendala dan tantangan pembangunan, baik yang datang dari dalam maupun tekanan-tekanan eksternal perekonomian dunia.
 
"Dewan memberikan rekomendasi khusus kepada Pemprov Riau agar koordinasi pembangunan dengan kabupaten/kota harus lebih ditingkatkan, khususnya dalam pelaksanaan sharing program dan sharing budget agar implementasinya dapat berjalan baik. Termasuk program-program yang saling bersinergi antar daerah sehingga manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat semakin optimal," ucapnya.

 
Naskah rekomendasi DPRD Riau diserahkan Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo kepada Plt gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dengan harapan Pemprov Riau dapat menindaklanjuti rekomendasi dewan tersebut.
 
Hasil kerja Pansus yang dibacakan oleh Yulisman ini, berdasarkan kajian dan telaah dengan memperhatikan kondisi aktual yang ada dilapangan dan masyarakat, mendiskusikan dengan Tim Ahli, cek silang dengan SKPD dan Tim Penyusun LKPJ 2015, konsultasi dengan Kemendagri dan Menkeu, dengan merujuk pada RPJMD 2014-2019, maka disimpulkan target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2015 belum mencapai kinerja yang ditetapkan, walau diakui ada juga yang tercapai.
 
Ini dengan masih terdapatnya kelemahan dalam pembangunan daerah dimana perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya atau pemangunan dan pelaksanaan di SKPD, implementasinya tidak sesuai dengan jadwal dan serapan abnggaran yang rendah bahkan ada kegiatan yang tertunda atau terkendala.  Jadi Pemerintah Provinsi Riau harus siapkan Sumber Daya Manusia perencanaan yang handal.
 
Kemudian kinerja pembangunan di tahun pertama RPJMD masih terdapat tidak tercapainya kegiatan fisik sehingga mengganggu kegiatan pembangunan yang dijalankan atau dtetapkan.
 
"Ada 11 SKPD yang realisasi kegiatannya mencapai 80%, tapi ada 51 SKPD yang relisasi kegiatan antara 31 hingga 79% dan 1 SKPD hanya 30%.  Seharusnya Pmprv  memberikan saksi pada SKPD yang realisasinya rendah", sebutnya.
 
Sementara disampaikan juga dalam rekomendasi atau catatan khusus Pansus, koordinasi antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam masalah pembangunan harus lebih ditingkatkan, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik.  Kalau perlu Pemprov menempatkan Pengawas Kegiatan Pembangunan disetiap Kabupaten/Kota.Tidak adanya skala prioritas dalam kegiatan membuat serapan anggaran jadi minim.
 
Kemudian diminta asset eks PON 2012 dan asset lainnya dilakiukan data ulang dan diserahkan ke BPAKD (Badan Pengellaan Asset dan Keuangan Daerah).  Untuk yang berada di Kabupaten/Kota dihibahkan sehingga lebih gampang dalam perawatan.
 
Selanjutnya untuk BUMD yang tidak menguntungkan seperti RAL dan Riau Petrolium supaya ditutup saja dengan meminta pertaggungjawaban terhadap anggaan yang sudah digunaka.  Untuk Ank Riaukepri dilakukan audit sebagai cor bisnis.  Untuk SILPA yang mencapai Rp 3,1T untukdapat menkadi ili tambah di APBD 2016.
 
"Untuk masyarakat miskin tidak hanya melihat berapa jumlahnya.  Tapi lebih didalami sejauh mana tingkat kemiskinannya.  Selama ini belum ada terlihat program yang konkrit dalam pengentasannya", sebut Yulisman lagi.
Dari LKPJ 2015 yang disampaikan oleh Plt Gubri pada bulan Maret 2015 lalu ini, secara keseluruhan DPRD Riau belum dapat memberikan Apresiasi tehadap Pemerintah dan jajarannya yang belum bekerja keras dalam mencapai visi dan misi.  Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2016 belum tecapai secara maksimal.
Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Manahara, dan didampingi sejawatnya Noviwaldy Jusman. Sementara itu, Pemprov Riau diwakil oleh Plt Sekdaprov M Yafiz. Juga tampak dihadir jajaran anggota DPRD Riau, dan Kepala Badan/Dinas, unsur Forkominda.
 
Dari 8 fraksi di DPRD Riau inipun, satu persatu juru bicara, dipersila memaparkan pandangan umum.
Namun dari pemaparan disampai itu, pada intinya sorot rendahnya realisasi halnya kegiatan di LKPJ 2015. Pandangan umum disetiap fraksi minta penjelasan Plt Gubri.

 
Seperti halnya dipaparkan Fraksi Golkar DPRD Riau, disampaikan juru bicara Yulisman menybutkan, akan realisasi kegiatan 2015 tidak begitu baik. Dimana pada realissi keuangan itu hanya 78,10 persen dan disik 88,45 persen. Yang dari Anggaran sekitaranya Rp11 triiun.
 
"Pencapaian target pengentasan kemiskinan tidak tercapai dengan harapan 7,39 persen dan malah meningkat jadi 8,82 persen tahun 2015. Dikatakannya yang sembari mengatakan berdampak juga bisa
angka pengangguran; meningkat juga dari t 7,83 persen," katanya,
 
Kemudian dari Fraksi PDI-P yang dibaca oleh Allmainis. juga masih soroti masalah rendana realisasi kegiatan 2015. Kejadian, sangat disayangkan dan jadi keprihatinan
dalam halnya. Angka kemiskinan meningkat, penerimaan DBH juga sampai masalah penambahanya.  
Alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan, tidak mncapai sesuai amansat UU sebesar 20 persen tersebut ddari total APBD akibat realisasi ke dua Satker tidak ada sampai 60 persen. Tapi pihaknya dalam hal ini berharap diantisipasi dengan cepat sesegera mungkin.
 
Kesempatan itu, Fraksi Demokrat
yang dibacakan Yulianti Chaidir ini mengatakan, rendahnya serapan dikarena SKPD tidak ada memilik skala prioritas, serta urusan wajib yang untuk capai target. Akibat ini yang mempengaruhi kehidupanya masyrakat itu secara menyeluruh. (. ***(Advertorial/humas/abu)