PEKANBARU- Wakil rakyat di DPRD Riau gelar Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau tahun 2016. 

 

Sejumlah tanggaan dan masukan disampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Riau, Senin (03/04/17). 

 

Fraksi Golkar DPRD Riau melalu juru bicaranya, Masgaul Yunus mengatakan, pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau tahun 2016 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memuat visi Riau demi terwujudnya Riau maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi untuk menurunkan kemiskinan, meningkatnya lapangan kerja serta pemantapan Aparatur Pemerintah. 

 

"Terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas untuk mencermati LKPJ mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah," terangnya. 

 

Fraksi Golkar pun menyoroti peningkatan pelayanan publik pada sektor kesehatan, target realisasi program berjalan, peningkatan mutu sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 

 

"Peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), masih banyak ditemukan ASN yang tidak berada di kantor pada jam kerja, razia Satuan Polisi Pamong Praja di warung kopi perlu dievaluasi kinerja ASN Lingkup Pemprov Riau," ungkapnya. 

 

Fraksi Golkar juga tidak lupa mengapresiasi program pengembangan pariwisata serta kerja nyata pemerintah Provinsi Riau dengan pihak terkait dalam menekan bencana asap pada tahun lalu. 

 

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Sugeng Pranoto menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menekankan pada evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan proyeksi sebagai arahan ke depan. 

 

"Poin penting mengenai goncangan ekonomi yang dianggap sebagai dalih mencari kesalahan eksternal, namun lalai pada kesalahan internal," jelas anggota Komisi E DPRD Riau ini. 

 

Persoalan ini bisa dilihat dari realisasi APBD Riau tahun 2016 yang hanya 84,19 persen. Belum lagi kebiasan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp2 triliun pada tahun 2016. ***(rtc/4bu)