PEKANBARU, RIAU, - Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo mengungkapkan silpa APBD Riau 2016 bisa bertambah lebih besar dengan akibat anggaran sebesar Rp1,1 triliun dalam APBD tahun anggaran 2016 yang tidak bisa dijalankan akibat terbentur regulasi kewenangan.

 

"Ini kan bisa jadi silpa besar lagi. Sehingga, semua aturan harus jelas dan perencanaan dalam penganggaran harus jelas," ungkap Sunaryo.

 

Politisi PAN Riau ini menyebutkan, anggaran sebesa Rp1,1 triliun memang tidak dapat digunakan karena terbentur masalah aturan kewenangan.

 

"Banyak sekali kewenangan kembali ke daerah, seperti, SD, SMP kembali ke daerah kita tidak boleh menganggarkan apapun disini. Sementara dulu itu sudah dianggarkan termasuk itu, salah satu contohnya kenapa terjadi hal demikian," terang Sunaryo.

 

Mantan Wakil Walikota Dumai ini menyebutkan, persoalan tersebut akan menjadi perhatian bersama antara Pemprov dan DPRD Riau.

 

"Ini akan menjadi pembahasan bersama dan kita tidak ingin ada silpa yang besar setiap tahunnya," ujar Sunaryo.

 

Sebelumnya, Asisten II Setdaprov Riau Masperi membeberkan pemprov Riau telah mendata seluruh kegiatan apbd murni yang tiak dapat dijalankan. Berdasarkan data tersebut terdapat anggaran sebesar Rp1,1 triliun tak bisa digunakan akibat terbentur regulasi kewenangan.

 

"Setelah dihimpun diketahui sebesar Rp1,1 triliun anggaran yang tidak bisa dijalankan dalam apbd murni," terang Masperi.

 

Dijelaskannya, anggaran tersebut tersebar pada 12 skpd di lingkup pemprov Riau dan nggaran terbesar yang tidak dapat dijalankan terdapat pada dinas cipta karya dan sumber daya air sebesar Rp485 miliar lebih.

 

"Dari 12 SKPD,  terbesar di Dinas Cipta Karya dan selebihnya pada 11 lainnya di provinsi Riau," terang Masperi.

 

Menurutnya, anggaran sebesar Rp1,1 triliun yang tak dapat dijalankan tersebut akan dimasukan dalam APBD Perubahan mendatang. (*).