RIAUONE.COM, PEKANBARU, ROC, - Gelar pertemuan dengan presiden, Ketua DPD PDI Perjuangan Riau yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Lahan, Perkebunan, Perizinan dan Pertambangan DPRD Riau‎, Kordias Pasaribu serahkan dokumen kajian sementara Pansus terkait perusahaan-perusahaan yang melanggar izin operasional di Riau. 

 

“‎Mumpung ada pertemuan DPD PDI Perjuangan se-Indonesia dengan presiden, saya serahkan langsung dokumen kajian sementara Pansus terkait perusahaan-perusahaan yang bandel di Riau. Dalam waktu dekat, akan nyusul hasil kajian lainnya,” kata Kordias Pasaribu saat menceritakan hasil pertemuannya dengan presiden, Senin (11/05/15). 

 

Dari data yang disampaikan, ‎kerugian daerah atas ulah perusahaan di Riau sebutnya, mencapai Rp36 triliun setiap tahunnya dan hal ini juga berdasarkan kajian lima tim ahli yang dimiliki Pansus Lahan DPRD Riau.‎ 

 

‎“Waktu itu presiden merespon positif dokumen kajian yang saya sampaikan. Dalam waktu dekat, menteri kehutanan akan memanggil kami Pansus guna menjelaskan persoalan lahan di Riau,” ungkap anggota Komisi A DPRD Riau ini. 

 

Di samping itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru ini menyebut, Pansus terus melakukan pemanggilan dan cek lapangan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Riau, baik perusahaan kecil maupun yang besar. 

 

“Kita berharap apa yang disampaikan ke presiden bisa ditindaklanjuti, baik melalui kementerian terkait maupun dengan yang lainnya, kita berharap seperti itu. Apalagi ini persoalan serius yang mesti ditanggapi,” tutupnya.‎ (*).