riauone.com, Dumai, Riau - Berbagai permasalahan terjadi berkaitan APBD 2014 Kota Dumai yang tak kunjung diverifikasi. Akhirnya, pihak provinsi Riau (Gubenur Riau.red) mengambil langkah memanggil TAPD dan Banggar DPRD Dumai secara terpisah ke Pekanbaru. Hari ini, Selasa (04/03).

 

TAPD Kota Dumai, Harman mengatakan adanya pemanggilan pihak provinsi berdasarkan permohonan Walikota Dumai, Khairul Anwar supaya Gubernur Riau memfasilitasi TAPD dan Banggar terkait perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya APBD 2014 Kota Dumai.

 

"Tim TAPD sudah mengirimkan dokumen APBD ke provinsi, maka dokumen itu harus diverifikasi dan dievaluasi. Namun, karena tim verifikasi dan evaluasi provinsi melihat Walikota Dumai belum menandatangani dokumen APBD sehingga provinsi mengembalikan ke daerah," kata Harman yang juga Kabag keungan kota Dumai.

 

Lanjutnya, Dengan adanya surat permohonan Walikota itu, maka datanglah surat gubernur untuk memanggil kedua belah pihak secara terpisah. "Supaya tim verifikasi mengetahui persoalan ini secara netral. Kenapa kepala daerah hanya memaraf," ujar Harman, Senin (03/03/14).

 

Tambahnya, persiapan TAPD hanya menyiapkan data-data yang sudah ada, begitu pula Banggar DPRD. "Pokonnya data yang kita siapkan mengacu kepada aturan yang ada," kata Harman.

 

Menurutnya, pada awalnya Silpa hanya Rp 69miliar. Karena DPRD tidak menyetujui anggaran pembangunan mesjid terapung sebesar Rp 15 miliar, maka dihilangkan anggaran tersebut. Sehingga Silpa dianggap membengkak Rp 85 miliar.

 

Sebelum mengakhiri,  permasalahan pro kontra antara TAPD dan Banggar hanya sederhana. Sebab, TAPD merasa belum tuntas pembahasan dua poin penting di APBD tersebut. Dua poin itu adalah usulan pemerintah tentang pembangunan mesjid dan DPAL tujuh proyek Dinas PU tahun 2013.

 

"Sedangkan dalam versi TAPD, Silpanya masih Rp69 miliar. Alasannya, mengenai anggaran pembangunan mesjid Rp 15 miliar  belum ada kesepakatan, sehingga belum bisa dikatakan membengkak dan dua poin usulan Pemko soal pembangunan Masjid dan DPAL 2013," tandasnya.

 

Terpisah, anggota Banggar DPRD Dumai Khairul Saleh juga membenarkan pihaknya dipanggil gubernur. Namun, pemanggilan itu mekanisme dalam verifikasi dan evaluasi APBD 2014 Kota Dumai. "Bukan karena pro kontra antara TAPD dengan Banggar. Jelasnya kita diikutkan saat proses verifikasi APBD," kata politisi partai PDI Perjuangan itu.

 

Menurutnya, hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan pihak Provinsi tetap dibahas oleh Banggar. Ia belum tahu apa-apa yang menjadi poin pembicaraan. "Kita lihat dulu hasil verifikasi besok (hari ini.red). Apapun hasilnya tetap kita bahas," kata Khairul. Senin (03/03/14)."Kita berpedoman aja dengan UU dan peraturan yang berlaku. Saat ini kita belum bisa mengatakan siapa yang benar. Belum tentu juga rapat TAPD dan Banggar itu benar," ujar anggota DPRD Dumai berambut putih itu.

 

Terkait keinginan Pemerintah agar dua poin, yakni usulan pembangunan mesjid dan proyek DPAL masuk di APBD 2014, Khairul Saleh mengatakan tidak mungkin dewan bisa mengubah itu. Karena, pihaknya sudah melakukan pembahasan sesuai aturan  dan Permendagri nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman umum penyusunan APBD.

 

"Masalah Silpa berkurang kita serahkan ke provinsi, tentu akan ada aturan yang bisa dijadikan pedoman. Tapi, mudah-mudahan provinsi tidak mempertanyakan masalah itu," tutup Khairul. (zar/roc/pog)