RIAUONE.COM,TEMBILAHAN,ROC - Inklusi air laut yang menyebabkan merosotnya produksi tanaman kelapa di Indragiri Hilir tak lepas dari rusaknya hutan mangrove di pesisir pantai. Hutan mangrove berfungsi sebagai penahan pantai dari hempasan ombak laut, dan penahan sungai dari abrasi. Ketika mangrove ditebang, maka abrasi tidak terhindarkan lagi.

 

Kalau diamati kondisi sekarang bagaimana abrasi sudah terjadi di sepanjang pantai Indragiri Hilir. Kawasan itu dengan cepat terendam banjir ketika pasang naik. Lalu ketika pasang naik, air membawa endapan lumpur ke daratan, membuat sungai, anak-anak sungai dan parit jadi dangkal ketika pasang mulai surut.

 

Menurut cerita warga, 20 tahun yang lalu, kapal dengan kapasitas 5 ton bisa lewat di parit ini.  Sekarang, parit menyempit, kedalamannya pun makin berkurang dan kapal tidak bisa lagi masuk hingga ke dalam kebun kelapa.

 

Jika melihat ke sejarah, lahirnya parit-parit di sekitar kebun kelapa itu tidak lain untuk menjadi jalur transportasi membawa hasil kelapa ke luar kebun. Kapal-kapal bisa masuk hingga ke pedalaman kebun kelapa. Sekarang anak sungai sudah banyak yang dangkal, parit juga dangkal karena tertimbun lumpur.

 

Salah seorang tokoh warga Concong, Zainudin mengungkapkan apa yang sekarang dirasakan, banjir semakin melebar, perkebunan kelapa tergenang air laut, itu tidak lain karena eksploitasi hutan mangrove.

 

“Penebangan hutan mangrove yang membabi buta sejak dulu,  sudah dirasakan sekarang. Banyak lahan perkebunan masyarakat yang tergenang oleh air laut, akibat tidak adanya lagi tanaman yang menahannya,’’ kata Zainudin, seperti yang dilansir harianriau.co belum lama ini.

 

Dari data, Indragiri Hilir memiliki kawasan hutan mangrove yang cukup luas, kurang lebih 133.972 ha dari total kawasan hutan yang mencapai 1.024.025 ha, kerusakan hutan mangrovenya sudah lebih 50 persen atau sekitar 67.000 hektar. Kawasan hutan mangrove tersebut tersebar ditujuh kecamatan yakni, Kuala Indragiri, Mandah, Tanah Merah, GAS, Reteh, Kateman dan Enok atau disepanjang 553,74 kilometer pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.

 

Rata-rata hutan mangrove di sini sudah rusak. Kerusakan disebabkan penebangan pohon mangrove yang berdiameter 10 sentimeter atau disebut juga dengan kayu teki untuk kebutuhan pondasi hampir seluruh bangunan di Inhil. Di daerah ini pula ditemui paling banyak tanaman kelapa yang rusak akibat serangan air laut.

 

Seperti diketahui, daerah daratan di Inhil merupakan daerah rawa, gambut dan hutan payau. Untuk membangun rumah, atau bangunan lain, harus menggunakan system pancang (cerucuk).  Rata-rata bahan cerucuk itu berasal dari kayu bakau atau teki (mangrove). Kayu ini dinilai paling kuat untuk dasar bangunan. Kayunya itu diambil dari hutan mangrove yang ada di sana.

 

Selain untuk bangunan, kerusakan hutan mangrove di Inhil juga diakibatkan eksploitasi berlebihan dari pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) pada era tahun 1990-an. Pelakunya adalah  PT Pulau Sambu Group, PT Taj Rush Thaity, dan PT RASS. Di wilayah HPH ini puluhan ribu hektare lahan kritis.

 

Bupati Wardan mengakui jika kawasan hutan bakau sudah rusak. Untuk mengembalikan kerusakan itu berbagai cara dilakukan.

 

Diantaranya dengan rehabilitasi hutan mangrove di enam kecamatan, meliputi Kecamatan Tanah Merah, Enok, Kateman, Reteh, Mandah, Kuala Indragiri (Kuindra), Kateman dan Kecamatan Reteh. Hutan mangrove yang akan di rehabilitasi seluas 2.150 hektar.

Selain merehabilitasi, Wardan juga mengeluarkan kebijakan kawasan mangrove yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang.

 

Pada kawasan yang tidak boleh ditebang akan dijadikan daerah ekowisata.

 

Penanganan kawasan hutan mangrove adalah salah satu langkah terbaik untuk menyelamatkan tanaman kelapa dari inklusi air laut. Walaupun program trio tata air bisa dijalankan, kalau kawasan hutan mangrove yang menjadi benteng dari abrasi tidak ditangani, proyek trio tata air menjadi mubazir, karena air pasang laut semakin meluas karena tidak ada penghalangnya.

 

"Pemkab Inhil berkomitmen tinggi untuk tetap memilihara dan melestarikan hutan manggrove. Sebagai wujud komitmen itu, saya telah menugaskan Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan & Perikanan serta Badan Lingkungan Hidup untuk bekerjasama melakukan pembinaan dan pemiliharaan hutan manggrove. Kedepan, kita juga akan meyiapkan Peraturan Bupati (Perbup)untuk menegaskan komitmen ini," ujar Bupati Inhil HM Wardan, dalam acara Malam Puncak Pesta Rakyat 1 Dekade MX Pekanbaru yang digelar di Purna MTQ Pekanbaru, (3/3/2016 ).

 

Pada acara ini, Bupati Indragiri Hilir Drs.H.Wardan, MP menerima penghargaan Pekanbaru MX Award Dengan Kategori Peduli Penyelamat Hutan Manggrove.(adv/san)