PEKANBARU, RIAU, – Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama sebelas kepala daerah se-Provinsi Riau mengikuti workshop Tunas dan Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Pekanbaru, Selasa (14/6/2016).

           

Dalam workshop yang dibuka langsung oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahmad, diisi oleh tim mentor dari KPK yakni Rian Utama, Anto Ikayadi dan Handayani, yang memberikan materi sekaligus games untuk membentuk integritas bagi kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Intinya, dalam worskhop tersebut menginginkan agar kepala daerah satu persepsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

           

“Saya menilai kegiatan worshop tunas dan integritas yang digelar KPK ini sangat bagus, karena kita dapat materi langsung praktek dalam langkah-langkah mengantisipasi korupsi dari awal dan mengikuti petunjuk. Korupsi ini diawali ketika integritas turun, untuk itu maka kita harus memperkokok integritas mulai dari pucuk pimpinan hingga staf,” ujar mantan anggota DPRD Bengkalis tiga priode ini.

           

Dikatakan Amril, implikasi dari workshop ini akan menjadi situmulus bagi kepala daerah, tentang langkah-langkah pencegahan dan pembarantasan korupsi di Negeri Junjungan. Apalagi, Provinsi Riau tentu termasuk di dalamnya Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah pemantauan KPK. Untuk itu, seluruh elemen negeri ini harus komit mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

 

Diakui Amril, pembangunan integritas bukan hal yang mudah dilakukan, tetapi juga bukannya tidak bisa dilakukan. Tinggal bagaimana memantapkan niat dan itikad baik untuk berani mengatakan yang benar adalah benar dan mengatakan yang salah dengan cara-cara yang benar, agar nampak jelas mana yang benar dan mana yang salah. “Untuk Kabupaten Bengkalis, kita terus berupaya membangun sistem dan SDM yang berintegritas, reformasi birokrasi. Langkah ini penting karena integritas birokrat merupakan roh kinerja birokrasi,” tandas mantan Kepala Desa Muara Basung ini.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Anto Ikayadi mengatakan Workshop ini diharapkan mampu memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas.

 

Dikatakan Anto, kepala daerah sebagai pemimpin perubahan harus menjadi contoh, bukan menjadi tontonan tapi tuntutan bagi bawahannya. Karena selama ini, persoalan itu selalu terjadi di level atas bukan bawahan. “Anak buahnya bisa berintegritas, selalu tanda tangan pakta integritas, tapi atasanya tidak. Maka kami menggunakan analogi ikat pinggang, artinya untuk menegakan ikat pinggang harus dimulai dari atas bukan dari bawah. Harus dari pimpinan puncak, kalau dari atas sudah berintegritas, maka ke bawah sangat mudah berintegritas,” ungkapnya.

 

Kegiatan ini lebih menyelaraskan antara nilai dan aturan yang selama ini selalu beraturan, terutama dalam melanjutkan program-program pembangunan dari pemimpin sebelumnya. Pempimpin yang baru kata Anto, tidak boleh mencontoh metode pom bensin, yakni dari “nol lagi ya”. Kalau hal ini dilakukan, maka kontinyu pembangunan di daerah tidak berjalan lancar.

 

Terkait dengan pemberantasan korupsi, diungkapkan Anto, pihak KPK akan melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kolusi, korupsi, dan nepotisme. Caranya, tentu butuh komitmen dan integritas bersama dari pemimpin daerah dan stakeholder yang ada, untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut. (hms/roc).