riauonecom, Bengkalis, roc, - Komisi I Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Bengkalis, meminta seluruh kepala Desa agar dalam membentuk tim 9 panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan kesepakatan masyarakat.

 

Demikian yang disampaikan anggota Komisi I DPRD, Rismayeni didampingi Fransisca usai menghadiri diskusi di Kantor BPMPD terkait kisruh pembentukan tim 9 pemilihan BPD desa Kembung Luar, Selasa (13/1).

 

“Kepala Desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menentukan panitia pemilihan BPD ini. Harus ada karang tarunanya, PKK nya, tokoh agama dan adatnya, itu semua masyarakat harus mengetahui. Jangan mentang-mentang kepala desa, bertindak secara otoriter,” ungkapnya.

 

Ia juga mengingatkan, bagi desa yang akan melaksanakan pemilihan BPD, Kepala Desa diminta untuk membentuk panitia dengan cara tidak sepihak dari kehendak pemerintah desa sendiri. Namun harus dilakukan dengan azas musyawarah dan mufakat secara bersama dari berbagai elemen masyarakat setempat.

 

“Jangan ada unsur nepotisme dalam memilih tim 9 itu, karena negara kita ada lah negara demokrasi yang harus kita ikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambah Fransisca yang juga merupakan Komisi I DPRD.

 

“Yang jelas masyarakat harus dilibatkan, mulai dari undangan untuk rapat sampai hasil dari kesepakatan, itu semua masyarakat harus mengetahui. Dan jika terjadi penunjukan secara sepihak oleh Kepala Desa ini hal yang tidak dibenarkan dan harus dirubah kembali, seperti apapun demokrasi harus jalan lah,” sambung Rismayeni. (boc/roc)