Sabtu, 21 April 2018 19:08:00
Dugaan adanya SPJ Fiktif, Sekda Kuansing: Pemerintah Sikapi Kritikan Masyarakat.
KUANSING,- Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, DR Dianto Mampanini menegaskan Pemerintah tidak akan berpicing mata dengan kritikan masyarakat termasuk kasus dugaan SPJ Fiktif. Namun upaya penyelesaiannya tetap akan mengacu pada proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kepada wartawan dari Forum Lintas Media Kuansing, Dianto Mampanini mengatakan pemerintah tetap akan menanggapi kasus yang didugakan kepada sejumlah personal pegawai dilingkungan Pemkab Kuansing. Namun dalam menyikapi kasus ini pihaknya tidak akan tergesa-gesa. Ia terlebih dulu tetap akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga terkait dengan kasus ini.
“ Pemerintah menyikapi kritikan masyarakat. Karena itu, kami akan memanggil semua pihak yang terkait untuk meminta klarifikasi. Nanti ditentukan langkah yang akan diambil,” kata Dianto saat berbincang dengan wartawan Forum Lintas Media di ruang kerjanya Jumat (20/4/ 2018 )
Kendati begitu, Dianto menegaskan apapun bentuk permasalahannya, pihaknya tetap akan menyelesaikan kasus ini melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembuktian semua dugaan ini harus melalui hasil audit BPK RI. Begitu juga langkah yang akan diambil setelah audit BPK, harus juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
“ Kini audit belum selesai, masih dalam proses. Tunggu saja,” kata Dianto
Dalam kesempatan itu, Mantan Kadis Perindag Inhil ini meminta seluruh elemen masyarakat termasuk pers untuk memahami bahwa pemerintah memang perlu kritikan. Bagi pemerintah media cetak atau media “mainstream” termasuk media sosial adalah mitra. Hanya saja, kritikan yang dimaksud harus berdasarkan data dan fakta. “ Kritik saja, pemerintah memang perlu kritikan,” tutup Dianto Mampanini.
Sementara Ketua DPW PWOI Riau ( Perkumpulan Wartawan Online ) Independent Jhon Hendri memberikan apresiasi kepada sekda Kuansing Dianto Mampanini, karena dengan jiwa yang besar serta keterbukaan komunikasi bersama awak media, guna memberikan klarifikasi tentang isu yang berkembang di Pemerintahan Kuansing.
Jhon menghimbau kepada rekan - rekan jurnalis agar selalu kritis dan objektif dalam memberikan Informasi kepada masyarakat, dengan tidak mengabaikan Kode etik jurnalis, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman tentang apa yang ingin di sampaikan kepada masyarakat, pungkasnya.(rls/ijk)
Share
Berita Terkait
Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat
PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti
Ombudsman RI Sumut mensinyalir ada alokasi dana desa fiktif di Kabupaten Nias Barat
NUSANTARA, - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mensinyalir adanya penyaluran alokasi dana desa ke desa fiktif di Kabupaten Nias Barat, Sumatra Utara. Dugaan itu berdasarkan
Budayawan Babe Ridwan Saidi Bersikukuh Kerajaan Sriwijaya Fiktif
NASIONAL, - Pemerhati sejarah dan budaya, Ridwan Saidi mengaku hanya ingin meluruskan sejarah di Indonesia saat melontarkan pernyataan yang viral di media sosial baru-baru ini.<
Terkait Masalah SPJ Fiktif, Izlin : Nama Saya Dimanfaatkan
MERANTI - Izlin, yakni pelaksana kegiatan Pembuatan body jalan Nelayan, Dusun Seringgam, Desa Insit tahun 2012 silam mengaku namanya dimanfaatkan pihak tertentu dengan maksud me
Komentar









