RIAUONE.COM, PEKANBARU, RIAU, ROC, - Panitia Khusus (Pansus) lahan DPRD Riau dalam waktu dekat akan menuntaskan dulu pekerjaan tahap awalnya dengan merngkum 10 perusahaan perkebunan yang ada.  Hanya saja hasil temuan yang didapat belum bisa ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku mengingat penetapan Kawasan Lahan Hutan di Provinsi Riau belum final.

 

Dikatakan oleh Ketua Pansus Lahan DPRD Riau, Suhardiman Amby setelah memimpin rapat bersama SKPD terkait seperti Bappeda, Dinas Kehutanan Riau dalam masalah Kawasan Lahan Riau, saat ini ada Tiga SK yang menetapkan mengenai Kawasan Lahan yang ada di Provinsi Riau.  Jadi yang mana yang akan dipergunakan.  Untuk itu dalam waktu dekat alan diminta penunjukan final salah satunya dari Kemnterian Kehutanan.

 

"SK pertama bernomor 673 dengan luas kawasan Hutannya 1,6 juta Ha.  Kedua SK nomor 878 tahun  dengan luas kawasan 1,5 juta Ha dan terakhir ada juga nomor 878 tanpa ada SK dengan luas 1,6 juta Ha.  Jadi yang mana yang akan dipakai.  Untuk itu kita menunggu penunjukan final yang mana dari Kemenhut", jelasanya sembari menyebutkan sebelum lebran hal ini sudah clear dengan segera mendatangi Kemenhut.

 

Lebih jauh dikatakan lagi oleh Politisi Hanura Dapil Kuansing ini,  Pansus tidak ingin salah dalam memberikan rekom terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Perkebunan dalam melaporkan pada instansi hukum yang berwenang.  "Sehingga pengajuan dokumen-dokumen yang kita lakukan ke KPK tidak salah tapi nyata atau riil terhadap apa yang ditemukan di lapangan, hasil Pansus dan pembuktian lapangan dengan SK dan perundangan yang berlaku", jelasnya. (rgi/zar).