KUANSING,- Kepala BPKAD Kuansing Hendra,AP mengatakan Sabtu (14/4/2018) kepada Wartawan riauone.com di Teluk Kuantan, Keuangan Daerah Kuansing kedepan akan membaik, walaupun banyak dipengaruhi oleh Konsistensi Pemerintah Pusat dalam  mentransfer dana ke daerah.

 

Namun Hendra Optimis,saat ini kita sudah menata dengan disiplin Keuangan Daerah, ungkapnya.

 

Jika Pemerintah pusat konsisten dalam tranfer dana ke daerah, kondisi keuangan daerah  tidak akan mengalami seperti sekarang ini,  seperti adanya beberapa kegiatan tunda  bayar, katanya. Namun kita harus juga disiplin dalam target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebut Hendra,AP 

 

Hendra, AP merinci seperti perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat, masih ada Rp 2,8 Miliar . Padahal dana tersebut telah kita belanjakan sesuai aturan Permenkeu nomor 230/PMK.07/2017 tentang penggunaan, pengawasan dan evaluasi DBH SDA Dana Kehutanan dan Reboisasi katanya.

 

Sehingga terjadi selisih analisis perhitungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  terkait alokasi  DBH DR yang cukup besar ini, tentu  membebani postur APBD, katanya. Karena jumlahnya mencapai 2.8 milyar, jelasnya lagi.

 

Lanjut Hendra,AP Kita akui ada sisa DBH DR tersebut, namun besaran tidak sebesar perhitungan  Pemerintah Pusat Rp. 2.8 m melainkan sebesar Rp. 600  juta, terang Henda.

 

" Kita (Kuansing,red) telah menunjukkan dokumen untuk pengakuan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dari sumber Dana DBH DR tersebut , Tidak hanya itu, Kuansing juga mampu memberikan keyakinan kepada Pemerintah Pusat bahwa kegiatan telah  dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Urai Hendra.

 

Dukungan penuh yang telah diberikan oleh Bupati Kuansing, dan Wabup serta kepala OPD cukup memberikan motifasi bagi saya selaku Kepala BPKAD, untuk bekerja bagaimana kedepan Keuangan Daerah Kuansing bisa stabil, Pembangunan bisa kita realisasikan dengan baik, Sebut Hendra.

 

Langkah selanjutnya, kata Hendra, Pemkab Kuansing akan menetapkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada APBD 2018. Bupati akan menunjuk OPD mana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Sekaligus menyiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing masing kegiatan tersebut, tutup Hendra. (*).