RIAUONE.COM, KUANSING, ROC, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuantan Singingi (Kuansing) menegaskan, pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing, baik PNS dan honorer yang akan menjadi penyelanggara pemilihan kepala daerah (pilkada), harus mendapat izin dari atasan.

 

"Seperti dilibatkan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaera Pemungutan Suara (KPPS), pegawai harus mendapat izin dulu dari atasan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi, H. Firdaus Oemar.

 

Menurutnya, sesuai peraturan KPU, anggota PPS dan KPPS diusulkan oleh Kades ke PPK dan diteruskan ke KPU. Dalam hal ini, tidak ada larangan bagi pegawai untuk menjadi bagian dari KPPS dan PPPS, karena sumber daya manusia yang terbatas di desa.

 

"Kalau tidak mendapat izin atasan, kita tidak akan meloloskan mereka. Selanjutnya, diusulkan calon pengganti," paparnya.

 

Dijelaskannya, peran PPS kali ini akan berkurang. Pasalnya, proses rekapitulasi suara di tingkat PPS ditiadakan dan dilakukan di tingkat PPK. Namun demikian, KPU tetap mewanti-wanti agara KPPS dan PPS bekerja sesuai aturan. Karena, KPU tidak akan membela penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran.

 

"Sudah banyak penyelenggara pemilu yang terkena sanksi akibat menyalahi aturan dalam bertugas, kita ingatkan betul itu," tukasnya. (rpl/*).