RIAUONE.COM, KUANSING, ROC, - Seluruh kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kuantan Singingi, diminta berhati-hati dalam menerbitkan rekomendasi terkait legalisasi surat tanah seperti surat keterangan tanah (SKT) dan surat keterangan ganti kerugian (SKGR).

 

" Kita mengingatkan mereka sebelum mengambil keputusan soal itu," kata Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kuantan Singingi, Saleh RA Murdani, yang diwakili Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, Ari Wahyudi pada acara pembekalan bagi calon Kades se-Kuansing yang dilaksanakan di Balai Adat Teluk Kuantan, kemarin.

 

Selain dari BPN, acara yang dibuka Asisten I Setda Kuansing, Drs H Erlianto MM, juga hadir pemateri dari Polres Kuansing yang diwakili Kasat Reskrim AKP Imran Teheri dan Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan yang diwakili Kepala Seksi Pidana Khusus, Rudi Sanjaya.

 

Menurut Ari Wahyudi, kelengahan Kades dalam memberikan rekomendasi soal legalisasi pertanahan dapat berakibat fatal, seperti masalah hukum. Oleh sebab itu, para kepala desa itu diminta agar sebelum mengeluarkan rekomendasi, mereka meneliti dengan serius dan cermat soal status lahan dan tanah yang akan diberikan rekomendasi tersebut.

 

" Perhatikan benar, jangan sampai rekomendasi yang dikeluarkan tumpang tindih, atau tidak jelas yang akhirnya membuat Kades terbelit masalah," imbaunya (rpl/knc)