riauonecom, Pekanbaru, roc, - Oganisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu Pendorong dinamika sosial dan politik masyarakat. Dalam situasi politik Indonesia organisasi kemasyarakatan boleh jadi tidak perlu lagi menjadi kekuatan penentang pemerintah. Akan tetapi sebagai penganjur, keswadayaan, berperan sebagai pelopor masyarakat silpil demikian di sampaikan oleh Nizhamul, SE Riauone. Selasa,11/11/14 di Pekanbaru pada saat pembukaan di Hotel Alfa Pekanbaru.

 

Dengan telah disahkannya undang -undang NO 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, maka di pandang perlu sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya ke organisasi masyarakat. Ungkap Nizhamul.

 

Sementara itu ketua Panitia Pelaksana, Dra. Hj Zulhelmi menjelaskan, acara yang mengambil tema " melalui sosialisasi, kita wujudkan penataan kehidupan organisasi kemasyarakatan sebagai pilar demokrasi.". Acara ini bertujuan, Terwujudnya pengetahuan dan pemahaman para pengurus/ anggota ormas lingkup propinsi mengenai subtansi ormas. Dan Terciptanya ormas yang taat akan peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan aktivitas sehari hari dilapangan , serta tahu dan mengerti akan peraturan perundangan yang berlaku.

 

Hadir sebagai nara sumber, Direktur Ketahanan seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan Kementrian Dalam Negeri RI. DR. Bahtiar, M.Si.Sedangkan Pesertanya 60 orang ormas.

 

Ormas merasa di Persulit

 

Kharudin young Riau Ketua Dewan Pembina Forkom PMTR Reformasi. Propinsi Riau, sebagai peserta sosialisasi diwawancarai Riauone mengatakan,  Bahwa ormas itu adalah pilar demokrasi sesuai dengan Undang-Undang No 17 yang telah disahkan dengan 87 pasal tentang ormas. Dalam undang-undang itu ketika direalisasikan oleh rekan rekan ormas baik Tingkat Nasional maupun daerah mengalami penurunan secara kuantitas karena dalam teknisnya agar mempersulit  dalam mendaftarkan ormas itu ke pemerintahan.

 

Mestinya ada pasal yang di revisi menyangkut ormas tersbut agar ormas bisa berjalan dengan baik dapat partisipasi dalam pembangunan, demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Contoh Ormas di Persulit pendaftaran, Ormas untuk tingkat Propinsi harus terdaftar menimal 30 persen dari jumlah Kabupaten Kota di Propinsi. Ini jelas mempersulit Ujar Tokoh muda Riau ini. (abu)