RIAUONE.COM, DUMAI, RIAU, ROC,  - Masyarakat Kota Dumai menolak rencana peralihan kewenangan pengelolaan dua terminal transportasi ke pusat karena akan berdampak merugikan sumber pemasukan asli daerah.

 

Ketua Komite Reformasi Masyarakat Dumai, Muhammad Hasbi mengatakan, pemerintah daerah dan lembaga legislatif harus bersikap memperjuangkan penolakan penguasaan dua terminal yang menjadi andalan pendapatan daerah tersebut.

 

"Pemerintah harus menggunakan semua upaya bersama menolak peralihan kewenangan dua terminal ini ke pusat supaya Dumai tidak kehilangan penerimaan keuangan daerah," katanya.

 

Menurutnya, daerah akan rugi besar jika pengelolaan terminal barang dan truk serta terminal antar kota antar propinsi ini jadi beralih kewenangan ke pusat.

 

Dampak buruknya, lanjut dia, akan merugikan perekonomian masyarakat dan daerah karena sumber pemasukan yang signifikan berkurang sehingga bisa menghambat laju pembangunan.

 

"Peralihan kewenangan ini tidak sesuai dengan semangat reformasi, karena itu kita berharap ada perjuangan bersama untuk mempertahankan hak daerah," jelasnya.

 

Sebagai pelaku yang memperjuangkan pembentukan Dumai menjadi Kotamadya pada 1999, dia meminta pemerintah dan legislatif tidak menyerah dan pasrah dengan kebijakan tersebut karena terminal dibangun dengan menggunakan keuangan daerah.

 

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Dumai Bambang Sumantri menyebutkan, kewenangan daerah atas pengelolaan dua terminal tersebut yang diambil pusat tentu saja akan membuat daerah kehilangan sumber pendapatan andalan di sektor perhubungan bernilai miliaran rupiah tiap tahun.

 

"Kewenangan daerah terhadap pengelolaan terminal barang dan terminal antar kota antar propinsi akan dialihkan ke pusat, padahal dua unit pelayanan ini merupakan penyumbang keuangan andalan sektor perhubungan," katanya.

 

Meski nantinya akan dikelola pusat, dia berharap pegawai dan petugas lapangan tetap bekerja seperti biasa dan daerah juga mendapatkan dana bagi hasil dari aktivitas dua terminal tersebut. (rhc/*).