riauone.com, Pekanbaru, roc, - Menteri Lingkungan Hidup RI Siti Nurbaya mengatakan, ini sudah kali ketujuh pertemuan dilakukan dengan tujuan pertama dari sisi hak konstitusi nasional yaitu untuk memberikan lingkungan hidup yang sehat adalah hak institusi individu masyarakat dan kedua dari sisi sebagai anggota bagian negara dunia.

 

Mudah-mudahan melalui forum diskusi bersama pemangku kepentingan dan kepala daerah, dapat menghasilkan keputusan dan dapat membantu penyelesaian persoalan kebakaran hutan di Riau, kata Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Dalam pertemuan itu ikut hadir  bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat Syamsul, Badan Meteorologi Kematologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka, Kapolda Riau, Kajati Riau, Wimar Witular selaku perwakilan unsur gerakan sosial kemasyarakatan, kepala BLH Propinsi, Kabupaten Kota, kepala BNPD Kabupaten Kota, perwakilan dunia usaha di Riau.

 

Menyangkut soal penanggungjawab atau kewenangan pelaksanaan rencana aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Siti Nurbaya menjelaskan sesuai peraturan Gubernur nomor  5 tahun  2015, yaitu Penetapan wilayah gambut dalam sebagai kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/kabupaten/kota (RTRW).

 

Bupati Walikota menetapkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi khususnya yang berada di kawasan gambut dalam, memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola air (water manajemen) agar gambut tetap basah untuk mencegah karhutla, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan konflik di 17 konsesi objek audit serta Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mengatur seluruh aspek secara detail terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

 

Menyikapi pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup, Bupati Kampar H.Jefry Noer menjelaskan, sejauh ini Kampar sudah mengantisifasi terjadinya kebakaran Hutan dan lahan melalui Dinas Kehutanan termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena sekarang sudah mulai memasuki musim kemarau.

 

Antisipasinya dengna memperketat penjagaan dan pengawasan penebangan hutan. "Kita perketat penjagaan serta menurunkan petugas lapangan dan meminta kepedulian masyarakat untuk menginformasikan kalau ada oknum atau masyarakat terlibat penebangan liar begitu juga membuka lahan yang akan dijadikan kebun tidak seharusnya dengan membakar hutan termasuk terhadap perusahaan," kata Jefry.

 

Kepala Dinas Kehutanan Kampar M.Syukur menjelaskan usai pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang membahas soal rencana aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) di Provinsi Riau tahun 2015, Kabupaten Kampar, sangat siap dalam antisipasi kebakaran  hutan dan lahan.

 

Upaya yang telah dilakukan diantaranya setiap tahun menyediakan pendanaan dan peralatan termasuk SDM untuk antisipasi dan tindak lanjut jika terjadi Karhutla. Disamping itu Dinas Kehutanan Kampar juga menyediakan peralatan mesin pompa air lengkap termasuk unit mobil untuk mengangkut air dan alat yang diperlukan dalam mengantisipasi cepat jika terjadi Karhutla.

 

Ditambahkan Syukur terhadap personil atau petugas Karhutla, Dinas Kehutanan mempersiapkan setiap tahunnya tenaga tempatan dengan  mengadakan pelatihan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai lini terdepan di wilayah pedesaan. (Adv/ant)