RIAUONE.COM, SELATPANJANG - Untuk meminimalisir kondisi keuangan saat ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencoret program seperti beasiswa yang telah dianggarkan sebelumnya. Selain itu juga Pemkab juga masih menanggung hutang kepada pihak rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya beberapa waktu yang lalu. 

 

Semua masalah tersebut terjadi akibat minimnya dana yang ditransfer oleh pusat saat kas daerah pada Desember 2015 lalu. Untuk itu DPPKAD Kepulauan Meranti akan melakukan konsultasi ke kementrian, gubernur dan pihak pihak lain yang bersangkutan. 

 

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kepulauan Meranti Bambang Suprianto menjelaskan, saat ini ada sekitar Rp67 miliar hutang yang harus mereka bayar. Dari jumlah tersebut lebih kurang Rp50 miliarnya utang kepada rekanan kontraktor.

 

Sementara Rp17 miliar terdiri dari utang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti tukar uang (TU) dan ganti uang (GU) lebih kurang Rp17 miliar. Termasuk untuk satu desa yakni, Desa Permai yang Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum dicairkan.

 

"Sementara biaya dari pusat ada sekitar Rp57 milar. Hanya saja saat ini tertunda penyalurannya. Tetapi akan tetap ditransfer," jelasnya.

 

Terkait pembayaran nantinya tambah Bambang, sebelumnya mereka akan mempelajari mekanismenya terlebih dahulu. Kalau secara normatif itu bisa dibayar pada anggaran perubahan APBD 2016, namun pihaknya akan berupaya mempercepatnya. Pembayaran nantinya, tambah Bambang harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK maupun BPKP. Setelah itu baru akan dibayar pemkab. 

 

"Kita nantinya juga akan berkonsultasi ke kementerian, gubernur, dan keputusan bupati yang baru. Makanya dipercepat itu kan malah lebih bagus," pungkas Bambang. (hrc/roc).