BATAM, RIAUONE.COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah berbasis kinerja dan manfaat.

 

SAKIP yang berlangsung tersebut dipusatkan di Hotel Swiss Bel, Harbour Bay, Batam, Selasa (11/4/2017), dengan mengandeng tim Asistensi  Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan melibatkan seluruh OPD se-Meranti.

 

Agar pengelolaan keuangan daerah ditiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam Rencana Strategis sinkron dengan RPJMD, tepat sasaran, efisien serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat.

 

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu, semua OPD diberikan pemahaman secara komprehensif terkait penyusunan SAKIP. Diharapkan kedepan seluruh aparatur di OPD dapat menyusunan rencana kegiatan yang bermanfaat, tepat dan efisiensi.

 

Bupati Irwan mengungkapkan, Asistensi SAKIP yang diadakan ini sangat penting dan strategis dalam rangka memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat OPD. Salah satunya terkait penilaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kepulauan Meranti.

 

Untuk itu ia meminta kepada seluruh pejabat yang mengikuti Asistensi untuk mencermati pemaparan dari narasumber, agar dapat memahami dan diterapkan di OPD masing-masing, sehingga nilai LHE AKIP Meranti terdongkrak menjadi B Plus.

 

"Saya harapkan setelah kegiatan ini yang dilanjutkan dengan kerja keras setiap OPD. Paling tidak Nilai AKIP Meranti bisa menjadi B Plus minimal B," ucap Irwan.

 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN-RB, M Yusuf Ateh mengungkapkan saat ini sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan negara, penggunaan anggaran pemerintah harus berbasis kinerja dan manfaat.

 

"Jadi saat ini kita harus mengubah pola pikir. Jika sebelumnya penganggaran didasari pada Line Item Budgeting, kini harus berbasis Performance Base Budgeting," paparnya.

 

Jadi, sambungnya, pengelola OPD harus bisa menggunakan anggaran dengan cara yang cerdas, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat (outcome). "Anggaran pemerintah harus dipakai dengan benar untuk kesejahteraan masyarakat, agar tidak terjadi pemborosan," ingat Yusuf.

 

Dikesempatan itu, dia juga mengomentari terkait rendahnya nilai LAKIP sebagian besar Pemerintah Daerah. Alasanya selain tidak berbasis manfaat, juga tidak singkronnya antara Renstra, Renja dengan RPJMD yang didalamnya tertuang visi-misi Kepala Daerah. 

 

Untuk itu kepada seluruh OPD, Yusuf Ateh meminta untuk mmenerapkan hal tersebut jika ingin nilai LAKIP Kabupaten Meranti meningkat menjadi B Plus (BB) sesuai harapan Bupati Irwan. "Semoga Meranti tahun depan meraih nilai LAKIP B Plus," pungkas M. Yusuf Ateh.

 

Selain, Bupati Irwan, kegiatan juga Wabul Said Hasyim, Sekda Yulian Norwis, Kepala Bappeda Makmun Murod, Kepala OPD, Camat serta Kabag. (rls/uzi)