RIAUONE.COM, SIAK, ROC, - Ketua Asosiasi pengelola Wakaf Kabupaten Siak, H Wan Abdurrahman mengungkapkan, pengelolaan harta wakaf yang berasal dari ummat Islam di Kabupaten Siak kurang maksimal. Padahal, terdapat ratusan hektare tanah wakaf yang butuh legalitas dari pemerintah untuk penggunaannya.

 

"Kita melihat, ada potensi besar harta ummat Islam dalam bentuk wakaf yang tidak terkelola dengan baik. Sejauh ini dukungan pemerintah daerah minim terhadap hal itu," katanya kepada wartawan kemarin.

 

Sebutnya, sudah beberapa kali upaya mengingatkan agar Pemkab Siak memperhatikan pengelolaan wakaf, baik lisan dan tertulis. Hal ini dilakukan, karena memang untuk pengelolaannya perlu campur tangan pemerintah daerah, khususnya yang berkenaan dengan legitimasi terhadap status tanah wakaf.

 

Campur tangan Pemkab diperlukan katanya, agar proses inventarisasi tanah wakaf se-Kabupaten Siak dapat dilakukan secara optimal.

 

Khususnya terkait tanah wakaf produktif, diantaranya di Kota Siak, Perawang, Koto Gasib, Pusako dan sebagainya, karena hampir di seluruh kecamatan ada tanah wakaf produktif yang butuh legitimasi dan perlu diselamatakan dan dikelola, sehingga bermanfaat.

 

Salah satunya tanah wakaf di Kota Siak, dalam satu lokasi terdapat tanah wakaf yang perlu diselesaikan, dan nilainya secara materi lebih kurang Rp25 miliar dengan luas lahan 5 hektare.

 

Kemudian, Ulama Kabupaten Siak, H Sofwan Saleh menambahkan, sejauh ini, sejumlah tanah wakaf juga menjadi lokasi untuk kepentingan umum. Karena banyak bangunan Pemkab untuk keagamaan, pendidikan, rumah ibadah dibangun di atas tanah wakaf, selain dari tanah hibah atau tanah milik Pemkab sendiri.

 

"Harus diakui, beberapa tanah wakaf menjadi fasilitas umum. Jadi alangkah baiknya, jika berkenaan legitimasi kepemilikan hak tanah wakaf tersebut dituangkan secara legal dari pihak terkait. Urusan inilah peran Pemkab dibutuhkan," ujar mantan ketua MUI Kabupaten Siak ini. (knc/*/roc).