riauonecom, Pekanbaru, roc, - Anggota DPRD Riau, Fraksi Demokrat, Noviwaldi menjelaskan, dana penyertaan modal untuk BUMD Riau tersedia di APBD 2015 sekitar Rp 1,2 triliun. Namun dana ini tidak bisa dipergunakan karena Peraturan Daerahnya (Perda) belum terbentuk.

 

Namun BUMD yang akan mendapatkan bantuan penyertaan modal tidak diketahui. Karena dalam usulan, dana ini berupa global dan tidak dijelaskan satu persatu nama BUMD yang ada  milik Pemprov Riau.

 

"Dana penyertaan modal itu ada sekitar Rp 1,2 triliun. Karena saya yang membahasnya dalam pembahasan KUA-PPAS kemarin. Jika anggaran sudah disepakati dan disahkan, maka tidak boleh ada dikurangi dananya satu angka pun," kata Noviwaldi, kemarin.   

 

Memang kemarin ada marak dimedia massa terkait penyertaan modal untuk BUMD dihilangkan. Namun hal itu mungkin salah penafsiran saja. Karena Perdanya baru diusulkan ke badan Program Legislatif Daerah (Prolegda) DPRD Riau.

 

Sampai sekarang, usulan itu harus tahap tunggu, karena  anggota Prolegda belum terbentuk. Jika sudah terbentuk, maka baru Prolegda akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengesahkan Perda penyertaan modal tersebut.

 

"Seperti sumber di media massa kemarin yang mengatakan dana penyertaan modal untuk BUMD tidak ada, itu salah penafsiran. Dananya ada kok, namun tidak bisa dicairkan karena Perdanya belum ada," ujar Noviwaldi.

 

Dari sekian banyak BUMD Riau, yang akan dibantu adalah BUMD Produktif. Seperti BUMD Bank Riau-Kepri dan beberapa BUMD lainnya. Bagi yang tidak menghasilkan tidak akan mendapatkan bantuan, karena dianggab menghambur hamburkan uang APBD.

 

Contoh BUMD Riau Petrolium dan BUMD Pengembangan Investasi Riau (PIR), ditegaskannya tidak akan dibantu. Pasalnya apa program dan sasaran dua perusahaan ini tidak jelas. Sehingga sudah beberapa tahun mendapatkan suntikkan modal dari APBD, tetapi tidak juga bisa berdiri. 

 

"BUMD yang dibantu adalah perusahaan yang produktif dan bisa mengembangkan usaha dengan baik. Bagi BUMD yang tidak produktif, maka tidak akan mendapatkan bantuan APBD," jelas Noviwaldi. (lin)