PEKANBARU, - Perselisihan antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD setempat, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 mulai mencair. Kedua belah pihak telah sepakat akan membahas dan mengesahkan APBD sebelum akhir bulan ini.

 

 Bupati Kuantan Singingi, Mursini, mengaku, pihaknya telah menyepakati dengan DPRD Kuansing untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dalam minggu ini.

 

"Alhamdulillah, dalam waktu dekat ini akan dibahas APBD bersama Dewan. Dewan juga sudah sepakat untuk menggesa pembahasan KUA PPAS, dalam beberapa hari ini akan rampung," ujar Mursini, Selasa (18/4) kemarin.

 

Dijelaskan mantan anggota DPRD Riau ini, keterlambatan pengesahan APBD Kuansing yang sudah masuk pada bulan ke 4 tahun 2017 ini, karena keterlambatan penyususan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ditambah tidak adanya Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kuansing.

 

"Selama ini ternyata Kuansing itu tidak ada RPJP-nya, tentu kita harus menyusun RPJP yang baru, RPJMD inilah yang menyebabkan lambat selesainya dan berpengaruh terhadap agenda KUA PPAS, dan APBD 2017," jelas Mursini.

 

 Mursini mengakui, dampak dari belum berjalannya APBD ini berpengaruh terhadap terhambatnya pembangunan di Kuansing. Termasuk perekonomian jadi berjalan lambat, karena tidak berjalannya kegiatan di pemerintahan.

 

 "Memang terasa oleh kita dan masyarakat, ada pengaruh terhadap kehidupan ekonomi terganggu di Kuansing. Tapi dampak sosialnya belum begitu jauh, komunikasi tetap jalan," ungkap Mursini.

 

 "Untuk mengejar ketertinggal ini setelah disahkannya APBD, semua perangkat yang ada di Pemkab Kuansing akan langsung bergerak, kegiatan yang sudah dijadwalkan sudah disiapkan tinggal menjalankan," tambahnya.

 

 Sementara itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliansi Rachman, mengaku merasa lega setelah bertemu dengan Mursini yang melaporkan sudah ada kesepakatan pengesahan APBD Kuansing 2017. Rencana Gubri bakal mengirim tim dari Pemprov untuk membantu menyeleaaikan /, batal dilaksanakan.

 

"Tentu kita bersyukur sudah ada kesepakatan, dan tidak perlu lagi kita kirim tim BPKAD dan Inspektorat ke Kuansing. Kan sudah ada kesepakatan," kata Gubri.

 

Untuk diketahui, Kabupaten Kuansing menjadi satu-satunya daerah yang belum mengesahkan APBD 2017 hingga bulan April ini. Kondisi itu dikarenakan adanya ketidak sepahaman antara Pemkab Kuansing dengan DPRD. (rmc/net/roc).