RIAUONE.COM, RENGAT, INHU, ROC, -  Ketua Komisi II DPRD Inhu Encik Afrizal AL ,SP mengatakan konflik lahan warga Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal disebab legalitas tanah yang tidak jelas. Karena pihak perusahaan sendiri tidak mengurus perizinan dengan benar.

 

Hal itu diungkapkannya saat berbincang dengan sejumlah masyarakat Desa Penyaguan usai unjuk rasa di kantor Bupati Inhu kemarin. Tuntutan warga terhadap lahan seluas 600 hektare dinilai wajar, sebab perusahaan menguasai lahan dengan tidak memiliki perizinan.

 

Oleh sebab itu Dia berpendapat status lahan yang kini digarap perusahaan tersebut harus diperjelas dulu, apakah hutan lindung, lahan gambut atau yang lain. Setelah itu jelas perusahaan baru bisa beraktifitas. "Kalau itu kawasan hutan harus ada izin pelepasan dari Menteri Kehutanan,"ujarnya.

 

Dia mengimbau perusahaan untuk miliki legalitas. Kalau kawasan hutan  harus ada izin Menteri Kehutanan dengan  izin pinjam pakai kawasan hutan." Ini tinah negara, maka perlu  urus izin, mulai dari dasar. Mulai dari Kades,  Camat, Dinas,  dan Bupati, undang-undang yang mengatur, jangan masyarakat dikorbankan.

DPRD himbau perusahaan urus perizinan. Jangan urus dari atas saja, turunlah ke bawah,"ujarnya lagi.

 

Camat Batang Gansal Suhardi,AMP mengatakan, perjuangan masyarakat Desa Penyaguan sudah cukup lama. Camat dari awal mengetahui konflik lahan tersebut. Sebab periode kepemimpinan Bupati Inhu sebelumnya, Suhardi juga pernah bertugas di kecamatan ini. 

 

Hal Itu diakui oleh tokoh masyarakat Desa Penyaguan Uu Syafrudin yang mengatakan besarnya dukungan Camat Suhardi dalam membantu perjuangan warga untuk mendapatkan lahan seluas 600 hektare dimaksud. (ari)