riauonecom, Pekanbaru, roc, - Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mendorong penghapusan mafia Minyak dan Gas (Migas) Di Riau. Salah satunya dengan cara 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) handal dan mengambil alih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang Migas.

 

Jumlah Blok Migas yang akan dikelola ada sekitar 12 blok. Sementara BUMD mampu mengelola secara baik terbilang dua atau tiga blok. Seperti BUMD Bumi Siak  Pusako (BSP) yang bekerja dengan Badan Operasi Bersama (BOB). Sementara blok lainnya masih dikerjakan oleh pihak asing. 

 

Sekarang setiap ladang Migas atau blok yang dimenangkan oleh perusahaan luar harus bekerjasama (Join) dengan daerah. Seperti Blok Siak dimenangkan oleh PT Pertaminan Persero, namun pengelolaannya harus melibatkan daerah.

 

"Kedepan tata kelola Migas akan kita benahi dengan cara menyiapkan SDM yang handal. Sebab blok Migas yang terletak di kabupaten/kota akan dikelola sendiri dan blok Migas terletak lebih dari satu kabupaten/kota dikelola provinsi. Jadi peluang kita sangat besar dalam pengelolaan Migas," kata Arsyadjuliandi.

 

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radhi menjelaskan gurita mafia migas di Indonesia sudah terjadi sejak dulu. Salah satunya dengan modus kerjasama dengan pihak asing. 

 

Sementara dalam tata kelola, pihak asing yang mampu mengelola Migas menggunakan mekanisme Participating Interest (PI). Yakni dengan memberikan keuntungan 

kepada BUMD sebesar 10 persen dalam pengelolaannya. 

 

Sementara berapa jumlah lifting tidak diketahui sampai sekarang secara jelas oleh daerah. Dan Dana Bagi Hasil diterima tampa bisa bertanya, berapa jumlah 

lifting minyak yang sudah diambil oleh perusahaan asing tersebut.

 

Untuk itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas dibentuk sebagai menutup ruang gerak mafia Migas dengan mendorong transparansi tata kelola Migas melalui revisi 

perundang undangannya. Termasuk menata ulang kelembagaan pengelolaan Migas. 

 

"Pengelolaan Migas selama ini gelap. Seperti ikan dalam aquarium yang ditutup, sehingga berapa jumlah ikan, apakah ikan sudah makan atau tidak kita tidak tau. 

 

Untuk itu kami mengajak daerah untuk menata ulang kelembagaan perusahaan daerah supaya tranparan. Sehingga keuntungan dan kerugiannya dapat diketahui secara 

jelas," kata Fahmi.

 

Koordinator FITRA Riau, Usman, selaku penyelenggara diskusi publik mengatakan, diskusinya bertemakan "Mendorong inplementasi Open Goverment Partnership (OGP) 

di daerah sebagai upaya mewujudkan transparansi tata kelola Migas", yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian (Lemlit), UIR dan Pusat Telaah dan 

Informasi Ragional (Pattito).

 

Melalui diskusi ini, diharapkan komitmen pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mendorong transparansi sektor ekstraktif. Sehingga dapat mensejahterakan 

dan memakmurkan masyarakat dari hasil SDA yang melimpah di Riau. "Inisiatif OGP ataupun EITI (Extractif Industries Transparency Initiative) bukan sekedar pencitraan pemerintah pusat dimata dunia internasional. Tetapi harus benar benar diimplementasikan di daerah. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal didaerah kaya Migas seperti Riau ini," kata usman. (*)