SELATPANJANG, MERANTI, ROC - Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kepulauan Meranti, Mulyono, mengimbau masyarakat untuk melaporkan temuan praktik pungutan liar (Pungli) dalam bentuk apapun kepada pihak berwenang.

 

Selain menjadi tugas lembaga, hal itu juga sudah menjadi atensi Presiden Jokowi untuk memberantas Pungli dalam instansi pemerintah dengan menggandeng Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

 

"Kami imbau masyarakat untuk melaporkannya. Jangan didiamkan apalagi takut," ujar Mulyono, Selasa (18/10/2016).

 

Pihaknya juga memastikan siap untuk mendampingi masyarakat dalam mengawal laporan Pungli yang terjadi. Lembaga yang berada di bawah payung YLKI itu juga akan melakukan Sidak jika menerima laporan praktik Pungli dan membawanya ke proses hukum.

 

"Hal ini sangat penting bagi perbaikan sistem birokrasi kita. Praktik-praktik seperti ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga memperburuk kinerja aparatur pemerintah," tegasnya.

 

Menurutnya sasaran dari pemberantasan praktik Pungli itu tidak terbatas pada besar kecilnya jumlah pungutan maupun instansi yang melakukannya. Untuk itu dia mengingatkan pada aparatur pemerintah untuk tidak main-main dengan praktik melawan hukum itu.

 

"Bukan hanya di instansi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah, tapi juga masuk instansi vertikal dan penegak hukum. Seperti kepolisian dan kejaksaan. Silahkan melapor," ungkap Mulyono sambil menyertakan nomor telepon selulernya (0852 7186 9666) sehingga masyarakat bisa langsung menghubunginya.(uzi)