riauone.com, Rengat, Inhu, Riau - Aspirasi masyarakat Dusun Kerampal, Desa Siberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu menjadi topik hangat yang dibicarakan anggota DPD RI asal Riau Abdul Gafar Usman ketika melakukan kunjungan  kerja ke kantor PT PLN Persero Riau Kepri, Kamis (03/04) kemarin.

 

Dimana masyarakat di daerah tersebut sebelumnya pernah mengadukan ke  senator asal Riau itu soal kebutuhan listrik di daerah tersebut yang belum terpenuhi. Bahkan ketika Gafar Usman berkunjung ke daerah tersebut, masyarakat melalui Camat dan Kepala Desa menyampaikan surat tertulis agar mereka dibantu menyampaikan masalah tersebut langsung ke General Manager PT PLN Persero Riau Kepri.

 

"Ini salah satu alasan mengapa saya mendatangi PLN dalam kunjungan kerja kali ini," ujar Mantan Kakanwil Agama Provinsi Riau ini.

 

Sesuai aspirasi masyarakat, kata Gafar Usman, di daerah Siberida sudah ada jaringan PLN. Namun beban atau apinya belum disalurkan ke rumah- rumah masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya mengapa belum juga listrik bisa dinikmati oleh warga setempat.

 

Pertemuan yang dilakukan Gafar Usman di ruang General Manager Dody B Pangaribuan tersebut juga dihadiri oleh Armunanto dan Marzulrman dari PLN Rengat. Pada kesempatan itu, pihak PLN menyampaikan bahwa jaringan  yang ada di daerah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pembangkit  listrik yang ada di Jambi.

 

Namun karena ada kendala, gas yang menjadi pembangkit listrik tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga, jaringan yang ada belum bisa digunakan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah warga.

 

Meski demikian, jaringan yang sudah ada tersebut akan tetap dipakai, dalam tahun ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengalirkan listrik ke rumah warga dengan pembangkit yang lain.   Selain soal aspirasi masyarakat Siberida Inhu, pertemuan Gafar Usman dan PLN juga banyak menyinggung soal sulitnya PLN dalam membangun  listrik di Riau karena ganti rugi lahan masyarakat. Menurut pihak PLN lebih dari seratus titik tower dan gardu yang belum bisa dibangun karena terkendala oleh ganti rugi lahan masyarakat.

 

Untuk itu, pihak PLN mengharapkan senator asal Riau ikut memberikan pengertian atau sosialisasi agar masyarakat dapat menerima ganti rugi  lahan demi terbangunnya jaringan PLN.(ari)