RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Jika dalam waktu dekat ini tidak menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban  penggunaan anggran desa, Sebanyak 94 desa di Inhil bakal terancam tersandung hukum.

 

Tidak hanya itu, bagi desa yang enggan membayarkan pajak pun pada saat pencairan dana desa bakal terlibat kasus hukum.

Oleh karenanya, bagi desa yang tidak menyerahkan laporan peggunaan dana dan enggan membayar pajak didesak untuk segera menyelesaikan laporan dan membayar kewajibannya terhadap negara.

 

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said, saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPMPD Inhil, bagian Ortala, hukum, dan Tapem berkenaan dengan pemekaran dan penawaran desa, Pengalihan DMIJ dan dana desa, pendamping desa serta pemekaran kecamatan, di gedung DPRD Inhil,Selasa (12/7/2016).

 

Ia meminta pihak BPMPD bertindak tegas dan melakukan pemanggilan terhadap 94 desa yang bermasalah tersebut."Permasalahan ini harus segera diselesaikan secepat mungkin. Paling lambat selesai pada bulan juli ini. Instansi terkait dalam hal ini BPMPD harus bertindak cepat," pintanya.

 

Politisi Partai Golkar ini berharap, 94 desa ini segera dipanggil sehingga dapat kita ketahui apa kendalanya." kita libatkan inspektorat dan kapolsek, Jika tidak bisa juga baru kita laporkan ke ranah hukum. Biar ini menjadi pil pahit yang akan membuat efek jera," tegasnya.

 

Sementara itu Kepala BPMPD Inhil H Yulizal menjelaskan, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan inspektorat dan mengirimkan surat ke Inspektorat  agar dapat turun ke desa-desa yang bermasalah itu."Kita sudah berkoordinasi dengan Inspektorat dan meminta agar segera turun ke desa-desa yang bermasalah," imbuh Yulizar. (san)