RIAUONE.COM,TEMBILAHAN,ROC - Bupati Indragiri Hilir HM.Wardan saat membuka Rapat Forum SKPD mengatakan, Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, walaupun masih ditemui juga berbagai kekurangan seperti pemerataan pembangunan yang masih belum merata.

 

Hal demikian dikatakan Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, dalam acara forum SKPD di aula Bappeda Inhil, Senin (7/3/2016).

 

Kurangnya pemerataan pembangunan tersebut, diakui Bupati dikarenakan terbatasnya kemampuan anggaran untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan sebagaimana yang diusulkan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang.

 

"Total usulan Musrenbang sebesar Rp. 7,8 triliun. Sedangkan rencana anggaran sesuai dengan RPJMD 2013 – 2018 yang telah ditetapkan hanya sebesar Rp. 1,2 triliun. Artinya, hanya 15,28% saja usulan masyarakat yang dapat direalisasikan," jelas Wardan.

 

Oleh karenanya, melalui penyelenggaraan Forum SKPD Kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan dapat  dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai wahana persiapan materi menjelang pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dilaksanakan  pada tanggal 15-17 Maret 2016 mendatang," ujar Wardan.

 

Dalam pelaksanaan Forum SKPD kali ini, dijelaskan Bupati, mekanisme pembahasan sama dengan pelaksanaan Forum SKPD tahun lalu. Pembahasan tidak melibatkan kecamatan tapi hanya dilakukan oleh SKPD dengan koordinator bidang Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

 

"Fokus pembahasan adalah mensinkronkan program dan kegiatan dari seluruh usulan kecamatan ke dalam Rencana Kerja SKPD dan menentukan kegiatan prioritas sesuai dengan pagu indikatif dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD 2013 - 2018," pungkasnya.

 

Kemudian Pelaksanaan Forum SKPD ini, ditambahkan Wardan,harus memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) secara online yang ada di Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

 

Untuk itu, Wardan menginginkan agar seluruh agenda proses perencanaan mulai dari Musrenbang Kecamatan sampai menjadi KUA/PPAS mengikuti mekanisme tersebut. 

 

"Saya tidak mau lagi terdapat  kegiatan APBD yang masuk ditengah jalan tanpa melalui mekanisme perencanaan yang benar," pungkasnya.  (San)