RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Guna menjalankan amanah sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara serta Masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir melalui Bupati HM Wardan menyampaikan pidato 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di aula DPRD Inhil, Jumat (19/8/2016).

 

Agenda ini di nilai memiliki peran yang amat penting, karena merupakan Aplikasi dari Kewajiban Konstitusional dan merupakan upaya untuk membangun daerah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat lebih maju dan berkembang dimasa yang akan datang.

 

"Dengan semangat kebersamaan yang telah terbangun antara Eksekutif dan Legislatif, secara bertahap akan dapat diwujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta menyediakan Infrastruktur yang memadai di Bumi Sri Gemilang Negeri Seribu Parit," ujar Bupati Wardan, kepada 45 anggota DPRD Inhil dan seluruh undangan yang hadir.

 

Kebersamaan ini juga dikatakan Wardan, akan memberdayakan daerah dan menumbuhkan kreatifitas masyarakat, sehingga akan dapat lebih berperan aktif dalam proses pembangunan menuju spirit baru Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat.

 

"Kami merasakan kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan DPRD serasi dan harmonis. Saran-saran yang bersifat membangun dan masukan yang diberikan oleh Dewan kepada Pemerintah Daerah, bagi kami dirasakan bermakna, sehingga pembangunan yang dilaksanakan saat ini terasa sangat berarti yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

 

Untuk itu pula, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya dan kerja sama DPRD, baik langsung maupun tidak langsung semakin ditingkatkan.

 

Karena semua ini merupakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang perlu tunaikan secara bersama, Pemkab kata Bupati sebagai konsekwensi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang maupun amanah yang dipercayakan oleh rakyat kepada pemerintah.

 

"Oleh karena itu, saya berharap agar ke-7 Rancangan Peraturan Daerah ini, kiranya dapat dibahas dan dikaji bersama secara seksama antara panitia khusus DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dan Tim  yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dengan Spirit Baru Indragiri Hilir Menuju Perubahan Yang Lebih Maju," tukasnya.

 

Adapun 7 Ranperda yang disampaikan Bupati tersebut adalah :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil 2015.

2. Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat;

3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi

4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

5. Perubahan atas Peraturan Daerah Inhil Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir; dan

7. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan. (adv/san)