RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC - Bupati Inhil HM.Wardan, MP, diundang Presiden RI Joko Widodo, ke Istana Negara.

Pertemuan itu ditaja menteri sekretaris negara republik indonesia dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, membahas pencegahan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut), Senin kemarin (18/1/16).

 

Pada acara Rakornas ini telah diberikan arahan dan atensi dari Presiden/Wapres RI, Menkopolhukkam, Menteri LHK, Kepala BMKG sehingga Rakor ini tentu sesuatu hal penting yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan.

 

Pada tahun 2015 kita telah merasakan bencana Karhutla yang besar sehingga mempengaruhi/menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Indonesia mendapat pandangan negatif dari dunia internasional. Kejadian tersebut jangan terulang kembali di tahun 2016. Penanganan Gul Karhutla 2016 harus lebih baik.

 

Evaluasi 2015 menjadi masukan dan acuan untuk melakukan langkah langkah pencegahan dan mempersiapkan segala kekuatan/sumber daya unt melaks Penanggulangan Karhutla. TNI, Polri, BNPB/BPBD, Pemda, Satuan Damkar/PMK dan perusahaan swasta harus bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan.

 

Setiap titik api harus dikejar dan dipadamkan, jangan biarkan membesar. Setiap hari harus MEMONITOR LAPORAN HOTSPOT DARI BMKG. Bila terdapat hotspot, cari, temukan dan Padamkan. TNI, Polri dan BNPB harus bertindak cepat didukung dana BNPB dan Pemda (gubernur/bupati).

 

Hilangkan ego sektoral dalam melaksanakan tugas sehingga penanggulangan Karhutla dapat berjalan efektif.

 

Untuk mencegah kebakaran di daerah gambut harus dilakukan penataan ekosistem, maka Menteri LHK telah membentuk "Badan Restorasi Gambut" melalui penerbitan Perpres No 1 Thn 2016.

 

Penegakan hukum harus dilakukan. Setiap pelaku pembakar hutan dan lahan harus ditindak tegas.Jangan memantau situasi dari belakang meja tetapi harus turun ke lapangan. Secara berkala Prsiden RI akan melakukan peninjauan di lapangan.

 

Acara teresebut di hadiri oleh Menteri Koordinartor Bidang  Politik dan keamanan Luhut binsar Panjaitan, Kepala BMKG WIdada Sulistya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar Kepala BNPB Willem Rampangilei, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, danrem, dandim, kapolda dan kapolres. (Adv/humas).