RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tembilahan melakukan aksi unjuk rasa menuntut PLN area Tembilahan agar membebaskan tagihan pembayaran kepada konsumen jika PLN tidak menyala dengan normal.

 

Jika tuntutan mahasiswa HMI ini tidak dipenuhi, maka HMI mengancam akan turun kembali ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

 

"Kita (HMI,red) nanti juga akan mengajak masyarakat yang pro dengan aksi mahasiswa untuk bersama-sama menuntut pihak PLN. Ini kita lakukan untuk rakyat. Kita sudah bosan mendengar janji manis PlN. Jadi sebelum PLN normal dalam satu bulan ini, tagihan beban jangan dibayarkan dulu," ujar Ishak Mastar, Ketua HMI Cabang Inhil, yang didampingi Korlap Aksi, Sataril Gaffar, Rabu (20/1).

 

Menurut mahasiswa, jawaban yang disampaikan PLN selalu normatif tidak ada jawaban pasti. Kondisi seperti ini sudah lama terjadi. "Banyak keluhan warga terkait tagihan yang membengkak, sementara lampu sering mati. oleh karena itu, Kita menuntut PLN agar membebaskan beban pembayaran jika PLN tidak normal," ujarnya Ishak Mastar.

 

Selain itu, HMI menuntut pihak PLN untuk menandatangani 7 tuntutan mahasiswa lainnya agar PLN berkomitmen memperbaiki permasalahan pemadaman yang sering terjadi dan memenuhi tuntutan tersebut.

 

Namun setelah pihak PLN berdiskusi lebih kutang10 menit ternyata belum juga ada jawaban. Akhirnya, HMI memaksa masuk untuk menemui pihak PLN, namun aksi tersebut dihadang pihak ke kepolisian yang berjaga sejak aksi dimulai.

 

"Ini sudah 10 menit lewat, mana pihak PLN yang berjanji menandatangani kesepakatan tuntutan ini," teriak Korlap Aksi, Sataril Gaffar.

 

Menjawab tuntutan HMI, Plh General Menejer, Hasian Sitompul, yang diwakili Asisten Menejer Kantor Area PLN Tembilahan, Arif Supriyadi menjelaskan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa pada dasarnya disetujui. Hanya saja, tuntutan masalah pemakaian beban yg sudah dipakai tidak dibayarkan, ini menjadi persoalan. Karena, menurut Arif, beban yang sudah terpakai tetap harus dibayarkan.

 

ini sudah aturannya. Tapi kalau pemberian keringanan tagihan itu bisa saja, namun tentu pelanggan harus memenuhi standar Sertifikat Layanan Operasional (SLO) sebagai mana aturannya.

 

"Bagi konsumen yang memiliki SLO dan pelanggan pascabayar, ada kompensasi biaya beban. Tuntutan seperti ini memang ada aturannya, tapi kalau beban listrik yang sudah dipakai tetap harus dibayar," jelasnya.

 

Selain itu, tuntutan ganti rugi kerusakan alat elektronik pelanggan akibat kelalaian dan kesalahan operasional ini juga berat. Dikatakan Arif, walaupun di atur dalam UU. No. 30 pasal 29 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pihaknya mengaku hal ini tidak wajar kalau hanya dibebankan kepada pihak PLN.

 

Menurutnya, ada beberapa pihak yang terkait juga dengan persoalan ini, diantaranya, distamben dan biro pelayanan. Lalu, siapa yang bisa menjamin kalau kerusakan itu akibat PLN. 

 

"Kita tidak setuju dengan tuntutan itu. Memang benar sesuai yang diatur di UU No. 30 pasal 29 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi akibat kesalahan dan kelalaian pengoprasian PLN. Namun, untuk memenuhi tuntutan ini, banyak pihak yang terkait didalamnya dan harus mengikuti prosedur yang berlaku," jelas Arif.

 

Aksi yang dimulai sejak pukul 9.15 wib ini berakhir sekitar pukul 13.30 wib. Rencananya aksi massa dilanjutkan ke gedung DPRD Inhil jl R. Soebrantas Tembilahan, namun karena saat ini Ketua Komisi III DPRD Inhil yang membidangi masalah kelistrikan sedang bertugas keluar kota, maka massa menundanya dan langsung membubarkan diri. (san).

--