RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, - ROC-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir, H. Said Syarifuddin mengatakan, Penegakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi domainnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penindakannya dititikberatkan kepada pencegahan dan pembinaan, bukan penindakan sanksi.

 

Oleh karenanya, jika disetujui menjadi Perda nantinya,  Satpol PP dalam menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok harus lebih aktif dan mampu berperan memberikan pemahaman dan pengertian yang baik kepada Perokok aktif untuk kesehatan bersama.

 

"Sebagai penegak Perda, Satpol PP harus mampu memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat perokok aktif. Tugasnya mencegah dan membina, bukan menindak atau memberikan sangsi," ujar Sekda Inhil, Said Syarifuddin, di gedung DPRD Inhil belum lama ini.

 

Dikatakan Sekda, pada hakekatnya manusia memiliki hak yang sama, namun hak-hak tersebut harus diawasi dan diberikan batasan agar konflik kepentingan dapat diminimalisir. " Upaya Ranperda ini memberikan kepastian hukum dalam norma-norma yang terukur dalam menggunakan hak azazi manusia," imbuhnya.

 

Kemudian, tambah Sekda lagi, ini merupakan upaya persuasif Pemkab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perokok aktif.

Jika ini disetujui, maka ini adalah langkah yang baik untuk melaksakan perubahan.

 

Disinilah bukti pemkab hadir dalam memberikan batasan terhadap perokok aktif agar terlindungi hak-hak masyarakat perokok pasif. "Mengenai sanksi hukum yang kami tawarkan nanti hanyalah bersifat normatif saja, ini dalam rangka pemberian efek jera," ujar Sekda.(san)