RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC - Audit gedung Unisi akhirnya sudah selesai, sementara untuk pemanfaatannya Pemkab Inhil membentuk tim kajian pemanfaatan gedung tersebut sebagai tindak lanjut tuntasnya pengauditan dari BPK tersebut.

 

Bupati Indragiri Hilir HM Wardan,saat dijumpai wartawan usai menghadiri acara diskusi Fokus Ornop di Pondok Indragiri Tembilahan, Rabu (23/32016) mengatakan beberapa hari lalu ia telah menginstruksikan Sekda untuk membentuk tim kajian pemanfaatan gedung Unisi ini sebaiknya difungsikan untuk apa.

 

"Apakah nantinya untuk unisi atau perkantoran dinas/ instansi, yang jelas Pemkab sendiri belum bisa memutuskan tanpa ada landasan yang kuat dari tim perumus di lapangan," ujar Bupati Wardan, Rabu (23/2016).

 

Sebelumnya memang santer terdengar bahwa gedung yang semulanya dibangun untuk Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan ini akan diperuntukkan untuk perkantoran Pemkan Inhil. Namun hal tersebut dibantah Wardan. "Kita belum menetapkan pemanfaatan gedung tersebut diperuntukkan untuk apa. Karena sampai saat ini masih dikaji  pemanfaatannya oleh tim kajian yang dibentuk," ujar Wardan.

 

Apakah nanti keperluan perkantoran SKPD atau Unisi, Bupati belum bisa memutuskan karena masih tahap menyesuaikan pemanfaatan.

Dikatakan Wardan, Karena bangunan ini murni aset pemerintah, jadi mau digunakan untuk apa, Pemkab yang punya wewenang untuk menentukannya. "Kalau pun Unisi nantinya yang mau menggunakannya, tentu harus mengajukan permohonan pemakaian dan mengikuti peraturan yang berlaku," ujar Wardan.

 

Untuk sementara waktu, Pemkab akan melakukan perbaikan, karena kondisinya sangat memprihatinkan karena  banyak fasilitas bangunannya yang rusak.

 

Sementara itu, Ketua komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said, terkait dengan pemafaatan gedung baru di jalan swarna bumi itu, ia lebih cenderung mengusulkan bangunan tersebut digunakan untuk perkantoran dinas dan instansi."Kalau audit sudah selesai, bangunan yang didirikan menggunakan APBD Inhil ini sebaiknya difungsikan untuk perkantoran saja dari pada terbengkalai seperti itu.," ujar Yusuf Said.

 

Ada 3 Dinas Baru pecahan dari PU yang belum memiliki kantor. "Dari pada bikin kantor baru, lebih baik bangunan tersebut dimanfaatkan untuk perkantoran. Apa lagi gedung ini didirikan diatas tanah Pemkab, jadi tidak ada salahnya digunakan untuk Pemkab," ujar Said.(san)