• Home
• Riau Raya
• Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, HM Wardan Pimpin Rakor Pejabat Pemda

Kamis, 24 November 2016 12:14:00

Advertorial

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, HM Wardan Pimpin Rakor Pejabat Pemda

RIAUONE.COM, TEMBILAHAN- Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) di ikuti seluruh pejabat di lingkungan pemerintah setempat. Rakor ini dilaksanakan dalam rangka penguatan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan penguatan 4 pilar kebangsaan.

Rakor tersebut bertempat di Gedung Engku Kelana Tembilahan, dihadiri Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf J Hadiyanto S.IP, Kapolres Inhil Dolifar Manurung SIK, Ketua PN, Ketua PA , Forkopimda, Sekda, Asisten, Skpd, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kapolsek, Danramil.

Bupati HM Wardan saat memimpin rapat mengatakan penyelenggaraan Rakor dalam rangka mengevaluasi seluruh kerja bawahannya. Untuk itu, Bupati meminta kepada seluruh camat, lurah, kepala desa untuk mengikuti rakor tersebut secara fokus. "Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan terutama bagaimana tata kelola pemerintah yang baik," ungkap Wardan.

Ia juga mengharapkan penandatanganan MoU di Sidoarjo dengan Walikota Surabaya pada waktu lalu, tidak hanya seremonial belaka, Wardan berkeinginan kedepan aplikasinya betul-betul serius dijalankan.

"Saya bertekad 2017 ini kita memulainya semua SKPD termasuk camat, diakolasikan untuk merealisasikan untuk pemerintah kedepan bagaimana bisa melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat" paparnya.

Ditambahkan Wardan, semua camat, lurah, kepala desa bisa menggunakan komputer. "Daerah kita daerah strategis berbatasan langsung negara-negara cukup maju dan perkembangan teknologi begitu cepat" ujarnya.

Kedepan, tambahnya, bagaiman Inhil mampu dan dapat merealisasikan tata kelola yang baik, pengadministrasiaan yang baik, membuat SPJ, pertangung jawaban yang benar. "Anggaran yang dikucurkan begitu besar, tidak hanya APBD kabupaten, APBD Provinsi, tapi juga APBN Pusat. jadi jangan sampai kita teledor dengan ketidakpahaman kita dalam rangka mengelola administrasian, membuat laporan pertanggung jawaban yang baik" urai Wardan.

Maka untuk itulah dikatakan Wardan memandang perlu dilaksanakan rapat koordinasi ini, camat, lurah dan kepala desa selaku pimpinan daerah desa dan kecamatan untuk peka, sensitif melihat kondisi sekeliling wilayah kerjanya.

Sementara itu, sambutan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau, Dr. Hj.Rahima Erna mengapresiasi Pemda Inhil meggelar Rakor tersebut dalam rangka mengelola administrasi yang baik bagi camat serta desa se-Inhil.

"Saya sangat mengapresiasi. Untuk peyelenggaraan pemerintahan karena yang kami lihat, Indikator kelolaan pemerintahan indeks pembangunan manusia Inhil kategori sedang dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kita ingin Inhil bisa maju lebih cepat unggul, Inhil bisa memanfaatkan potensi ekonomi, Inhil bisa meningkatkan dan tata kelolaan pemerintahan itu masyarakat lebih sejahtera, pelayanan baik kedepan," ucapnya.

Ketika pelayanan baik, lanjutnya, adalah indek kualitas pelayanan seperti tidak ada keluhan masyarakat, cepat, tepat dan tidak ada keluhan, itu dikatakan pelayanan baik dan indek pembangunan manusia.(san)

7 tahun lalu

Bupati Inhil Lantik Penjabat Kepala Desa Nyiur Permai Keritang

8 tahun lalu

Diapresiasi Pusat, Bupati Wardan Ekspos Keberhasilan Progam DMIJ

TEMBILAHAN, RIAU,  - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menggelar ekpos terhadap pencapaian program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kementerian Desa Pembangunan D

8 tahun lalu

Bupati Wardan Lantik Pengurus IPR- Y Komisariat Inhil

INHIL, Tembilahan - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan melantik pengurus Ikatan Pemuda Riau Yogyakarta (IPR-Y) Komisariat Inhil di Gedung Sasono Hinggil, Daerah Isti

9 tahun lalu

Gubri Buka Rakor Kades/Lurah BPD dan Camat se-Kabupaten Bengkalis

BENGKALIS - Gubernur Provinsi Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ca