RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi yaitu melalui Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dengan visi besar reformasi birokrasi yaitu  “terwujudnya   pemerintahan kelas dunia“.   

  

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi 2015 – 2019  dengan sasaran yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

 

Berkaitan dengan road map reformasi birokrasi  tersebut  salah satu program yang mendapat prioritas utama adalah revolusi mental bagi aparatur sipil negara.

 

Dalam konteks birokrasi, revolusi mental dimaknai adanya sebuah perubahan cara berfikir, berperilaku dan bertindak dari setiap aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai pelaku utama dalam birokrasi pemerintahan.

 

Revolusi mental bagi aparatur sipil negara dinilai sangat penting, karena pembangunan bangsa tidak akan maju kalau hanya sekedar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan terhadap manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem.

 

Dimaklumi bahwa selama ini banyak permasalahan birokrasi yang dilatarbelakangi oleh perilaku negatif sebagian aparatur sipil negara yang mendorong terciptanya citra negatif terhadap birokrasi.    

 

Oleh karena itu diperlukan perubahan yang pundamental melalui perubahan cepat yang diharapkan dapat mendorong terciptanya pola pikir dan budaya kerja aparatur yang positif, sehingga akan menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

 

Berkaitan dengan revolusi mental terhadap aparatur sipil negara ada tiga nilai dasar  yang perlu kita ketahui dan diimplementasikan. Pertama, nilai  integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata dan berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral dan etika.

 

Kedua, nilai etos kerja dapat diartikan sebagai sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis dan selalu mencari cara-cara yang produktif dan inovatif.

 

Ketiga, nilai gotong royong diartikan sebagai keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan cepat, efektif dan efisiensi.

 

Ketiga nilai dasar tersebut, tentunya tidak datang dengan sendirinya, namun harus dimulai dan ditumbuhkan terutama oleh setiap aparatur sipil negara, karena bagaimanapun juga keberhasilan implementasi nilai-nilai revolusi  mental tersebut akan menentukan keberhasilan negara indonesia untuk berkompetisi secara global dengan negara–negara maju lainnya.

 

Bupati Inhil HM Wardan, dalam.sambutannya saat penganugerahan Satyalancana Karya Satya kepada 332 PNS Pemkab Inhil di Engku Kelana Tembilahan, Selasa (16/8/2016), mengatakan berkaitan dengan reformasi birokrasi lainnya yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah perubahan mendasar manajemen sumber daya  manusia aparatur sipil negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

 

"Perubahan tersebut terutama  menyangkut sistem merit dimana proses rekrutmen, pembinaan dan pengembangan karir serta pengisian posisi jabatan tinggi dilakukan melalui promosi terbuka dan kompetitif, sejalan dengan  tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Bupati.

 

Dikataka Bupati, sehubungan dimulainya implementasi sistem merit dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara menjadi kompeten dan professional,  telah mendorong adanya kompetisi dalam setiap proses manajemen sumber daya aparatur sipil negara. "Dengan adanya kompetisi tersebut, tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur sipil negara di Inhil," tukasnya.

 

Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati Inhil HM Wardan juga berusaha untuk terus mengingatkan PNS agar tetap mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, dan memacu kinerja untuk bisa mendapatkan penghargaan yang terbaik dalam perjalanan karir aparatur negara.

 

Ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada penerima Satyalancana kata Bupati,tanda kehormatan harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, serta digunakan sebagaimana  mestinya. 

 

"Hal ini penting untuk saya ingatkan karena jangan sampai ada anggapan bahwa tanda kehormatan ini hanya dipakai saat penganugerahan ini saja, akan tetapi sesungguhnya, penghargaan ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu suatu kebanggaan, sekaligus terkandung kewajiban untuk menjaga dan mempertahankannya," terangnya.

 

Tanda kehormatan adalah wujud penghargaan dari negara dan pemerintah kepada pegawai negeri sipil, oleh karena itulah, tambahnya, dalam rangka menjaga martabat aparatur sipil negara diharapkan untuk terus menjaga dan memelihara kode etik pegawai negeri sipil, baik etika bernegara, etika dalam berorganisasi dan bermasyarakat,  etika bekerja  di lingkungan kantor maupun di luar kantor, etika terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama PNS.  

 

Karena bagaimanapun juga, jelas Bupati, pelanggaran terhadap kode etik pns dimaksud, dapat mengurangi arti nilai penghargaan yang telah diterima ini.

 

"Aparatur sipil negara sebagai agen perubahan selalu berada di garis terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dituntut  untuk menampilkan keteladanan secara konsisten dan berkelanjutan, karena keteladanan merupakan lokomotif utama reformasi birokrasi" tukasnya.(adv/roc)