RIAUONE.COM,TEMBILAHAN,ROC- Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H. Rosman Malomo menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau tahun 2016. 

 

Dalam kegiatan tersebut dihadiri seluruh Wakil Bupati, Walikota, Ketua Tim Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan (TKPK) Se-Provinsi Riau serta Kepala Bappeda yang digelar di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa (08/03/2016).

 

Rakor yang di laksanakan selama 1 hari diikuti sabanyak 75 orang terdiri dari unsur legislatif, TKPK Provinsi Riau yang terdiri dari 18 SKPD di lingkngan Pemerintah Provinsi Riau, BPS Riau, PTPN V, Bank Riau Kepri serta SKK Migas dan Usur Perguruan Tinggi dengan menghadirkan 2 orang narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Teknis TKPK Provinsi Riau. 

 

Turut juga hadiri Wakil Bupati H.Rosman Malomo yang juga sebagai Ketua TKPK Kabupaten Inhil serta didampingi Kepala BPMPD Drs.Yulizal dan Kasubbid Ekonomi Bappeda, Eka Aprianto.

 

Rakor ini digelar dalam rangka terwujudnya sinergi kebijakan dan efektivitas dalam upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan di Propinsi Riau.

 

Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu prioritas kebijakan Pemerintah Provinsi Riau. Sampai saat ini Badan Statistik Provinsi Riau dalam rilisnya, bahwa tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Per Maret 2015 sebesar 531,39 Ribu Jiwa jumlah ini meningakat jika di bandingkan Maret 2014 sebesar 499,89 Ribu jiwa. Hal ini menujukkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 20 persen.

 

Persoalan tingginya tingkat kemiskinan ini merupakan tugas berat bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk dapat menurunkan angka kemiskinan agar tidak berdampak luas.

 

Dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati H.Rosman Malomo yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Inhil menyampaikan beberapa peramasalahan yang dihadapai masyarakat miskin yang ada di Wilayah Kabupaten Inhil, terutama masalah perekonomi masyarakat Inhil.

 

"Mengingat masyarakat Inhil sebagian besar merupakan Petani yang hasil produksinya tidak seberapa sehingga perlu dukungan Infrastruktur untuk meningkatkan tarap hidup petani. Kemudian masalah pendidikan yang di hadapi di Kabupaten Inhil juga masih terdapat beberapa target yang belum tercapai. Sehingga dengan kondisi ini perlu penanganan khusus terkait persoalan ini," ujar Wabub.(san).