• Home
  • Riau Raya
  • Agar Pengawasan Dana Desa Optimal, Bupati Yopi Jadwalkan Bertemu BPD
Minggu, 28 Februari 2016 18:01:00

Agar Pengawasan Dana Desa Optimal, Bupati Yopi Jadwalkan Bertemu BPD

Bupati Inhu Yopi Arianto
RIAUONE, RENGAT, INHU - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto akan menjadwalkan pertemuan dengan seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Inhu terkait penggunaan dana desa tahun 2016. Pertemuan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada BPD, sehingga pemanfaatan dana desa dapat diawasi lebih optimal dan transparan.
 
Penegasan ini disampaikan Bupati H Yopi Arianto usai mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) pembangunan dan pemberdayaan desa dan evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 serta persiapan penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016.
 
Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla di Assembly Hall Bidakara Hotel Jakarta, Senin (22/2). “Peran BPD sangat penting dalam pengawasan penggunaan dana desa, sehingga BPD juga harus memahami aturan penggunaan dana desa,” tegas Bupati H Yopi Arianto.
 
Bupati juga mengingatkan kepala desa agar benar-benar memanfaatkan dana desa yang diterima semata-mata untuk peningkatan pembangunan infrastuktur yang menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur dilakukan melalui mekanisme padat karya.
 
“Saya ingatkan kepala desa agar berkonsultasi dengan intansi terkait jika dalam pemanfaatan dana desa masih terdapat keraguan,” ujarnya.
 
 Selain itu, Bupati juga telah memerintahkan instansi terkait di lingkungan Pemkab Inhu selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa saling bersinergi dan menyesuaikan dengan peraturan baru, sehingga dapat langsung di sosialisasikan ke seluruh desa.
 
Sementara itu, Wakil Presiden RI H Jusuf Kalla menegaskan bahwa seluruh sistem yang mengatur pelaksanaan dana desa harus diperbaiki secara bersama supaya koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa berjalan lancar sesuai ketentuan.
 
Selain itu, Jusuf Kalla mengungkapkan harus ada standarisasi dalam pengolahan dana desa supaya tidak terjadi pemborosan serta pembangunan desa harus mempunyai azas manfaat dan disampaikan kepada masyarakat secara transparan. “Gubernur, bupati dan walikota harus mengetahui kondisi desa agar bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
 
Rakornas yang diikuti Bupati Inhu H Yopi Arianto ini merupakan yang pertama usai di lantik pada Rabu (17/2) lalu. Bupati memilih menghadiri Rakornas ini karena dinilai sangat penting agar sinergi pembangunan dari desa yang dicanangkan pemerintah pusat dapat berjalan baik di Kabupaten Inhu.(hms/ari)
 
Share
Berita Terkait
  • 5 tahun lalu

    Optimalisasi Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa, Pemrov dsn Kajati Kepri Lakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan

    KEPRI, PROVINSI, - Gubernur H Ansar Ahmad mengatakan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan negara sesuai dengan nawacita ketiga Presiden Joko Widodo. Pembangunan desa ya

  • 5 tahun lalu

    Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sudah Disalurkan ke 49.095 Desa

    NASIONAL, - Dalam upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (

  • 5 tahun lalu

    Kajati Riau, Dana Desa Dipegang Bendahara Bukan Dipegang Kepala Desa

    BENGKALIS, MANDAU - Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Jaja Subagja mengatakan, kalau ada orang Kajari (Kejaksaan Negeri Bengkalis) yang minta uang, laporan ke saya. 

    Jaja

  • 6 tahun lalu

    Demi Percepatan Ekonomi, Januari 2020 Pemerintah Akan Cairkan Dana Desa 40%

    RIAUONE.COM, SIAK-  Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) men

  • Komentar
    Copyright © 2012 - 2026 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified