• Home
• Riau Raya
• Bansos Tak Kunjung Cair, Forum Panti Asuhan/LKSA Kampar Adukan Nasib ke DPRD

Senin, 08 Juli 2019 16:47:00

Bansos Tak Kunjung Cair, Forum Panti Asuhan/LKSA Kampar Adukan Nasib ke DPRD

KAMPAR - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan forum Pengurus Panti Asuhan/Forum LKSA se-Kabupaten Kampar yang diadakan diruang Banggar, Senin (08/07/2019).

Selain dihadiri anggota Komisi B rapat ini juga dihadiri wakil Ketua DPRD Faisal,ST, anggota DPR RI terpilih Syahrul Aidi,Lc.MA, Kepala Dinas Sosial Amin Filda, Kepala Badan Keuangan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Edwar serta perwakilan dari 24 Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Kampar.

Harianto Arbi Ketua Panti Yayasan Darul Fatah Sendayan Kampar Utara menyampaikan dari 24 Panti, 22 diantaranya sudah terakreditasi dari Kementrian Sosial, Panti ini mendapat dana anggaran dari APBD Kampar melalui dana bantuan sosial (Hibah), namun dari 6-7 bulan terakhir, sampai saat ini Panti tidak lagi dan belum mendapat anggaran dari APBD kabupaten Kampar, padahal sudah di anggarkan untuk tahun 2019, .

“Sampai saat ini kami belum dapat surat atau adanya temuan dari BPK-RI bahwa dana hibah yang akan kami terima menyalahi aturan, sampai saat ini kami belum menerima dana dari BPKAD, BPk telah melakukan pemeriksaan dan tidak ada temuan”, imbuhnya.

Dikatakan Arbi Dinas Sosial hanya mengeluarkan Rekomendasi sedang pencairannya di BPKAD karena yang kami ketahui RKA nya disana,” ujar Arbi lagi.

Sementara itu Kadis Sosial Kampar Amin Filda mengatakan, Bantuan panti asuhan sudah diberikan dari 11 tahun yang lalu 2009-2018, kita sudah berkomunikasi dengan Provinsi, dari konsultasi kami di Provinsi, 17 panti sudah menerima di bulan november 2018, Sisanya APBD-P bulan november nanti 2019.

“hal ini dikarenakan Adanya temuan BPK RI tahun 2017 dan merekomendasikan tidak boleh memberikan bantuan pada Panti Asuhan yang dinilai mampu,” jelas Amin.

Untuk itu Komisi B menyarankan agar semua terkait dibawa berkoordinasi lagi dengan Dinas Provinsi dan Kemensos dan juga Kemendagri biar ada kejelasan. (mzi)