KUANSING, - Forum Group Discusion (FGD) Dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah Ditjen Perimbangan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perekonomian bahas estimasi DBH 2018, bertempat Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018).

 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) ini juga diikuti langsung oleh Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi berserta SekdaKab/Kota Se Propinsi Riau, Turut hadir sejumlah Kepala Dinas/Badan yang terkait dari kedua Propinsi. Demikian disampaikan Plh Sekda Kuansing DR.Agus Mandar, S.Sos M.Si yang lansung mengikuti FGD tersebut, kepada wartawan melalui pesan Whatshap nya, Selasa (10/4/2018).

 

Ditambahkan Agus Mandar, Dalam forum ini, dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif , yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, sebut Agus mandar.

 

Selain itu Kata Agus Mandar, Pembahasan isu DBH, terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

 

Sambungnya lagi, ElTl terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Dalam kesempatan itu,  saya Kata Agus Mandar, Juga  menyampaikan beberapa usulan dari daerah Kita Kuansing, kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, terkait mekanisme dan alokasi DBH bagi masing masing daerah termasuk proses penyalurannya, serta isu mengenai kurang dan lebih bayar," katanya.

 

Lanjut nya lagi,  Informasinya sedang dalam pembahasan di Kementerian Keuangan RI dan akan kembali diadakan pertemuan khusus antara Pusat dan Daerah Penghasil,  kita masih dalam tahap menunggu informasi dari Bapenda dan BPKAD Propinsi Riau.", jelasnya

 

" Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah," katanya.

 

Sehingga, EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. ( ijk/rls).