MERANTI, RIAUONE.COM - Meski APBD murni Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015 telah disahkan DPRD akhir bulan November 2014 lalu, namun

pengucuran Alokasi Dana Desa (ADD) belum dilakukan hingga akhir bulan April ini. Penyebabnya, karena ada perubahan regulasi pusat yang harus disesuaikan oleh daerah.

 

"Perlu waktu dan proses untuk menyusun Perbup yang klausulnya disesuaikan dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) baru Nomor 113 Tahun 2014, terutama menyangkut keuangan desa," ungkap Kepala Bidang PMD pada BPMPD Kepulauan Meranti, Mardiansyah.

 

Pada Tahun Anggaran 2014 lalu, ungkapnya, penerbitan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa masih merujuk pada Permendagri Nomor 37 tahun 2007, namun mulai tahun anggaran 2015 ini harus diubah berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

 

Dijelaskannya, terdapat beberapa perubahan aturan pelaksanaan dan teknis antara Permendagri lama dengan Permendagri yang baru, dimana pada regulasi lama itu hanya ada tiga jenis alokasi belanja, namun dalam regulasi Permendagri baru sudah terdiri dari lima jenis alokasi belanja.

 

"Ini yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati, dalam aturan baru ada 5 jenis alokasi belanja dalam ADD, yakni belanja pemerintahan, belanja pemberdayaan, belanja sosial masyarakat, belanja Infrastruktur dan belanja tidak terduga," rincinya.

 

Konsekuensi dari perubahan regulasi pusat dan daerah itu, lanjut Mardiansyah, juga mesti diikuti oleh regulasi di tingkat desa, dimana klausul dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes Tahun Anggaran 2015, juga harus merujuk pada regulasi Permendagri dan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti yang baru.

 

"Penerbitan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes merupakan salah satu prasyarat bagi Pemerintah Desa untuk proses pencairan Alokasi Dana Desa," terangnya. (rls/mas)