• Home
• Riau Raya
• Berikan Jaminan Kesehatan dan Revitalisasi Pelayanan Kesehatan

Rabu, 04 Maret 2020 15:23:00

Berikan Jaminan Kesehatan dan Revitalisasi Pelayanan Kesehatan

MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, telah berkomitmen untuk menigkatkan pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat di seluruh desa. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan Puskesmas dan Poskesdes ditiap desa dan kecamatan. 

Bahkan, ketersediaan peralatan medis dan obat juga dipenuhi sebagai wujud dari pengembalian fungsi Pukesmas yang sesungguhnya. Sebab peran Pukesmas adalah mecegah orang sakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi dengan menerapkan 12 program sistem pelayanan maksimal (SPM).

"Pukesmas bukan saja untuk mengobati orang sakit, akan tetapi lebih berperan untuk mencegah orang jangan sakit. Melalui 12 program SPM dengan memberikan berbagai pelayanan maksimal kepada masyarakat. Namun, saat ini masyarakat belum banyak mengetahui program tersebut. Kita akan minta Puskesmas, Poskesdes, Posyadu dan seluruh elemen masyarakat untuk mensosialisasikannya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dr H Misri Hasanto.

Program SPM nantinya dilaksanakan disetiap Puskesmas yang ada di daerah ini. Melalui program ini akan diberikan pelayanan terhadap ibu hamil (bumil), pelayanan bersalin, menyusui, bayi, balita,pelayanan masyarakat produktif dari usia 15 -59 tahun, usia lanjut (usila lanjut),  darah tinggi, HIV/Aids, dan Diabetes dan lainya.

Jika 12 program SPM ini bisa terlaksana dengan baik, maka diperkirakan lebih dari 80 persen masyarakat akan tercegah dari berbagai penyakit. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih sehat dan kuat. Bisa bekerja secara maksimal, secara tidak langsung mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan di daerah ini.

"Untuk menyukseskan program ini, kita akan memberdayakan keberadaan Posyandu, Poskesdes dan lainnya yang diperankan oleh masyarakat itu sendiri," tutunya.

Optimalkan Pelayanan Publik

Pembangunan infrastruktur, seperti kantor, Puskesmas, dan sebagainya, merupakan wujud dari upaya Pemkab Kepulauan Meranti untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih mudah berurusan.

Salah satunya, baru-baru ini pembangunan kantor camat Tasik Putri Puyu dan Pulau Merbau tuntas dilaksanakan. Keberadaan kantor kecamatan maupun desa merupakan ujung tombak pelayanan birokasi untuk publik. Kedua kantor itu pun telah diresmikan oleh Pemkab. 

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, menginginkan pelayanan masyarakat di pemerintahan berjalan dengan baik lagi. Sehingga, masyarakat yang beruruan tentuya akan lebih mudah, cepat dan nyaman.

"Berikan pelayanan terbaik baut masyarakat agar mereka merasa tidak terabaikan. Waktunya tidak terbuang sia-sia karena tidak dilayani dengan baik," pesan Irwan.

Sejauh ini, gedung-gedung pelayanan publik satu-persatu sudah mulai dibangun. Seperti Puskesmas yang cukup megah, kantor camat dan rehab sejumlah fasilitas publik lainnya. Kedepan akan dibangun lagi kantor KUA, Mapolsek di wilayah kecamatan yang belum punya fasilitas tersebut.

Tekan Angka Kemiskinan 

Sejak dimekarkan menjadi sebuah kabupaten, persentase kemiskinan di  Kepulauan Meranti cukup tinggi di Riau. Setidaknya, tercatat 43 persen lebih masyarakat di daerah ini tergolong miskin.

Tingginya angka kemiskinan masyarakat menjadi salah satu fokus pembenahan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Berbagai inovasi diupayakan untuk menekan angka kemiskinan. 

Hal ini tentunya akan menjadi menjadi tugas Pemkab untuk terus menurunkan tingginya angka kemiskinan di negeri ini. Meskipun itu dilakukan secara perlahan-lahan.

Bupati Drs H Irwan MSi, mengatakan angka kemiskinan di Kepulauan Meranti secara konsisten terus menurun setiap tahunnya. Penurunan tersebut berhasil sesuai upaya yang dilakukan pemerintah. Namun, tetap saja kemiskinan menjadi yang paling tertinggi di Riau. Alasan inilah yang membuat Pemkab bertekad menuntaskannya.

Bahkan, Bupati Irwan menargetkan pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kepulauan Meranti bisa turun hinga pada angka 23 persen. Dimana, saat ini sudah turun menjadi 28 persen.

"Ada beberapa item yang harus fokus diselesaikan untuk menurunkan angka kemiskinan daerah. Diantaranya, membuka lapangan pekerjaan, masuknya investasi, jaminan keamanan dan membangun infrastruktur dasar masyarakat. Kalau semuanya bisa dipenuhi, maka kemiskinan akan berkurang secara signifikan," ujarnya.(Adv)