MERANTI, RIAUONE.COM - Wujud demokrasi dalam konteks membuka ruang partisipasi masyarakat bersama-sama mengusulkan aspirasi pembangunan sesuai kebutuhan yang ada ditengah masyarakat. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti membuka Musrenbang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015, bertempat di Aula Afifa, Selatpanjang, Kamis (2/4).

foto : bupati irwan ikut bedah rumah. (hms)

 

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Meranti, Anggota Forkopinda, Sekda, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemkab Meranti, Perwakilan Pemprov Riau, Camat Se-Kabupaten Meranti, Ketua LAM, Ketua MUI, Instansi Vertikal serta tokoh masyarakat.

 

Musrenbang adalah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. Sekaligus memenuhi ketentuan Institusi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai Amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

 

Musrenbang dimulai dari tingkat Desa hingga Kecamatan yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Bidang, Forum SKPD. Yang nantinya menjadi rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. Guna terciptanya rencana kerja pembangunan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntable serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Dijelaskan Bupati, kondisi terkini Kabupaten Meranti, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8.22 persen, Inflasi 9.4 persen lebih tinggi dari tingkat inflasi Nasional. Jika dibanding antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi terjadi minus pertumbuhan 1.2 persen. Pengangguran 6 pesen lebih, Indek Pembangunan Manusia 71.8.

Namun kondisi ini sudah terjadi perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2010 yan lalu.

 

"Angka ini akan menjadi pijakan bagi kita dalam melaksanakan strategi pembangunan kedepan dalam mewujudkan  kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati.

 

Saat ini Kondisi kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan dalam menurunkan permasalahan sosial danekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti, dari penerimaan APBD murni sebesar Rp1.3 T, sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp200 M, jika ditotal proyeksi APBD tahun 2016 berkisar Rp1.5 T,

 

Namun yang menjadi kendala dan berdampak pada kembali harus dilakukan penyesuaian anggaran, Kepres baru yang dikeluarkan Presiden RI Jokowi, telah menetapkan untuk daerah penghasil minyak dilakukan pemotongan anggaran, untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri terjadi pemotongan dari dana bagi hasil sebesar 300 Miliar, otomatis APBD 2015 akan dilakukan revisi dari total Rp1.6 T akan berkurang menjadi Rp1.3 T.

 

"Kepala SKPD harus menghitung kembali APBD yang dikelolanya untuk dilakukan penyesuaian dngan rata-raya pemotongan per SKPD sebesar 22 persen," ujar Bupati.

 

Dijelaskan Bupati, kedepan Meranti akan menghadapi situasi ekonomi yang cukup berat dimana terjadi penurunan drastis pendapatan negara yang berdampak pada kemampuan daerah menyiapkan anggaran untuk membangun. Harga minyak dunia yang naik juga akan menyebabkan harga bahan pokok meningkat yang pasti juga turut memberatkan masyarakat,

 

Untuk itu Bupati mengajak Forkopinda untuk bersama mewaspadai mengelola situasi tetap kondusif agar tidak menimbulkan goncangan dimasyarakat, aparatur pemerintah juga diminta melakukan penghematan. "Kami minta aparat keamanan menguatkan Kamtibmas agar kriminalitas bisa dikontrol,"ujar Bupati.

 

Selain itu semua unit pelayanan masyarakat diminta mencibtakan iklim investasi yang kondusif, Pemda juga akan mengeluarkan kebijakan pelonggaran agar investasi swasta tetap bergairah menekan pengangguran dan meningkatkan hasil pajak. "SKPD mari permudah proses perizinan agar sektor swasta semakin bergairah untuk masuk dan berkembang," ujar Bupati lagi.

 

Akhir kata Bupati menghimbau agar program yang diusulkan dalam APBD merupakan program yang tajam dan prioritas yang langsung meyentuh kepentingan masyarakat. "Kegiatan seremonial, study banding ditunda dulu,"jelas Bupati yang meminta program kerakyatan seperti Meranti Mandiri tetap dilanjutkan.

 

Sementara itu Kerua DPRD Fauzy Hasan SE menyampaikan pokok fikiran DPRD melihat angka kemiskinan mecapai 45 persen untuk itu DPRD akan bersatu mengurangi angka keluarga miskin, salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak Kabupaten Meranti agar memiliki skill untuk bisa bersaing, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan olek SKPD harus tepat sasaran, dana koperasi dimaksimalkan dalam rangka menopang geliatnya ekonomi kerakyatan, proyek yang dilaksanakan padat karya, infrastruktur yang telah berhasil membawa Kabupaten Kepulauan Meranti meraih Invesment Award tingkat Provinsi dan Nasional, peningkatan SDM, Iklim partai politik yang kondusif. Selain itu mnyarankan Pmda untuk melakukan efisiensi anggaran dengan melaksanakan program prioritas. (adv/hms/mas).