PEKANBARU, RIAUONE.COM - Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, menghadiri kulian umum Pengelolaan Keuangan Negara yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bekerjasama dengan Fisipol Universitas Riau. Digelar di Aula Fisipol UNRI. Jumat (13/3/2015).

 

Sebagai pembicara dalam kuliah umum tersebut yakni Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Dr Harry Azhar Aziz MA, dan turut dihadiri Ketua BPK RI Wilayah Riau Triangoro SE MM, Rektor UNRI Prof Dr Aras Mulyadi, Bupati Kepulauan Meranti, dan Pusdiklat BPK Dwi Setiawan.

 

Ketua BPK RI, Dr Harry Aziz MA, dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pengeloaan keuangan daerah yang diharapkan bukan saja menekankan pada aspek Governency saja, tapi yang terpenting adalah efek pengeloaan keuangan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

"Saat ini BPK RI sedang berupaya mengarahkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan amanat UU 1945 yakni bertanggung jawab, bersifat terbuka dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Unsur tranparansi dan akuntable yang dikenal dengan Governncy adalah ukuran sebuah daerah berhasil mengelola keuangan daerahnya, semakin tinggi Governency maka diharapkan semakin baik pula dalam mengelola keuangan negara. Namun harus diiringi dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," sebutnya.

 

Diakuinya juga, bahwa hingga saat ini kemiskinan dan kesejahteraan menjadi tema indikator BPK. Sementara Indeks Govenency Indonesia sendiri baru mencapai 1.5 persen. Jika dibandingkan dengan Singapure yang sudah mencapai 7.5 persen, indonesia sangat jauh tertinggal.

 

"Dan rendahnya Governency tidak terlepas dari perilaku korupsi yang merupakan prilaku paling dasar dalam Governency. Di Riau sendiri, dari 12 Kabupaten Kota yang telah memperoleh opini WTP baru 7 Pemerintahan Daerah. Dan bagi pemerintah yang belum memperoleh WT, dianggap belum lulus mengelola keuangan negara," terangnya. 

 

Indikator pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang dikatakan Harry, mengacu pada kemakmuran kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, Indeks pembangunan manusia.

 

"Untuk apa Governency jika tidak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khusus tentang kemiskinan didalam masyarakat adil dan makmur tidak boleh ada orang miskin," pungkasnya.

 

Menyikapi hal itu , Bupati Irwan sependapat dengan Ketua BPK RI. Menurunya pengelolaan keuangan daerah disamping melaksanakan aspek Governency juga keberhasilan mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

"Hal itulah yang saat ini sedang diupayakan oleh Pemda Meranti dalam mengantarkan Kabupaten termuda di Provinsi Riau untuk meraih predikat WTP. Dan pengeloalaan keuangan daerah mengedepankan aspek transparansi dan bertanggung jawab, dimana dampaknya kita telah berhasil menekan angka kemiskinan," ujar Bupati.

 

Seperti diketahui, sejak 5 tahun terakhir Pemda Meranti telah berhasil menekan angka kemiskinan dari 60 persen hingga 35 persen. Keberhasilan itu tidak lain berkat program-program berbasis kerakyatan yang dijalankan oleh Pemda Meranti, sehingga memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan semakin baiknya kualitas SDM daerah. (mas)