MERANTI, RIAUONE.COM - Dalam rangka memantapkan pemahaman manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kepulauan Meranti, Selasa (24/3/2015) tadi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015. Digelar di Ballroom Afifa Jalan Banglas Selatpanjang.

 

Kegiatan tersebut juga digelar 2 hari berturut-turut yakni dari 24 hingga 26 Maret 2015. Dengan peserta yakni seluruh Kepala Desa se Kabupaten Kepulauan Meranti.

 

Tampak hadir Bupati Kepulauan Meranti Drs irwan MSi, Sekdakab Meranti Drs Iqaruddin MSi, Kepala DPPKAD Meranti, Kepala BPKP Provinsi Riau,

Asisten I, dan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Kepulauan Meranti.

 

Bupati kepulauan Meranti Drs irwan MSi, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting dilakukan. Pasalnya kata Bupati, pada tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengambil kebijakan baru yaitu mengalokasikan anggaran dana Perogram Meranti Mandiri (PMM) selain dari Anggaran Dana Desa (ADD).

 

"Tujuannya adalah untuk menggantikan program PNPM yang dianggap masyarakat Desa sangat bernilai, dimana menurut mereka bisa mengakomodir segala keinginan masyarakat. Namun digantikan dengan program baru PMM dikarenakan PMM dianggap lebih baik dari PNPM tersebut," tuturnya.

 

Diterangkan Bupati juga, bahwa dengan program PMM tersebut tiap Desa akan mengelola dana minimal Rp1,4 Miliar, ada yang Rp1,5 miliar, dan ada

yang Rp1,7 miliar. Dan diperkirakan pada tahun 2015 ini tiap Desa akan mengelola lebih dari Rp2 miliar.

 

"Dengan semakin banyaknya dana yang didapatkan tiap desa, maka sangat diperlukan pemahaman yang sangat matang untuk penegelolaannya, oleh

karna itu alangkah baiknya jika diberikan bimbingan untuk pengelolaan dana tersebut," terang Bupati.

 

Disamping itu juga, Bupati sangat berharap agar seluruh Camat dan Kepala Desa dalam mengelola keuangan dara itu nantinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia juga berpesan agar jangan sampai terjebak atau melanggar aturan hukum yang ada.

 

"Saya tegaskan agar seluruh kades dapat menjelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pengelolaan APBD tersebut di kemudian hari. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan bersama," papar Bupati. (mas)