riauonecom, Selatpanjang, Meranti, roc - Untuk mengantisipasi penyalahgunaan keuangan daerah (Korupsi,red) di Instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK). Digelar di Aula RSUD, Jalan Dorak, Selatpanjang, Kepulauan Meranti. Selasa (23/12/14).

 

Diikuti Sekdakab Meranti, Drs H Iqaruddin MSi, Anggota DPRD, Ketua Bappeda, Perbankan, Kabag, Camat, dan seluruh Kepala Badan/Dinas dilingkungan Pemda Kepulauan Meranti. Dan dihadirkan sebagai pembicara Koordinator Super Visi Pemberantasan Korupsi KPK.

 

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi, bahwa kegiatan Rakor ini dalam rangka mempercepat penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Goverment), akuntabilitas, tranparansi, ketaatan pada hukum/peraturan perundang-undangan serta partisipasi masyarakat, meningkatkan kwalitas pelayanan publik dengan meniadakan pungutan liar, bersama dengan DPRD melakukan upaya pencegahan terjadinya kebocoran uang negara.

 

"Upaya pemberantasan korupsi merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama dan harus mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat,"

ujarnya.

 

Dikatakan Sekda, sektor pelayanan publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi karena berkaitan langsung dengan

kepentingan masyarakat. Maraknya praktik korupsi yang dilakukan administrator publik maka akan semakin buruk pelayanan publik. Oleh karena itu, solusinya dibutuhkan perubahan pada berbagai aspek termasuk struktur, peraturan, dan paradigma.

 

"Saya berharap melalui kegiatan Rakor ini, seluruh SKPD yang mengikuti dapat memperoleh pemahaman dan mengaplikasinya dalam pekerjaan,"

harapnya.

 

Pembicara Koordinator Super Visi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Ikhsan Alhuda juga memberikan pemahaman tentang korupsi dan apa saja

yang masuk kategori korupsi.

 

"Faktor penyebab korupsi bisa dari keinginan pelaku sendiri dan bisa karena ketidaktahuan," tuturnya.

 

Dihadapan para Kepala SKPD, Nurul juga memaparkan berbagai kegiatan Pemda diseluruh Indonesia yang disadari atau tidak disadari menjadi

sorotan KPK karena berpotensi terjadinya korupsi.

 

"Harapan kami, hasil rapat ini nantinya dapat dituangkan dalam rencana aksi dan dikirimkan ke KPK," tuturnya. (hms/mas)