• Home
• Riau Raya
• Pemkab Meranti Berharap Realisasi Nyata Bantuan Penangangan Karhutla dari BLH Riau

Selasa, 31 Januari 2017 13:10:00

Pemkab Meranti Berharap Realisasi Nyata Bantuan Penangangan Karhutla dari BLH Riau

SELATPANJANG, MERANTI (ROC) - Wakil Bupati Drs H Said Hasyim menegaskan bahwa Pemkab tetap komitmen soal dukungan terhadap upaya antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan mengantisipasi kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah Kepulauan Meranti.

Agar upaya penanggulan maupun penanganan Karhutla berjalan optimal, maka sangat dibutuhkan sumberdaya dan peralatan yang memadai. Untuk itu, Wabup Said Hasyim mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau untuk membantu peralatan, anggaran serta sumberdaya lainnya yang memadai.

Keinginan Wabup Said Hasyim tersebut disambut positif oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Yulwiriati Moesa. Dia berjanji akan menjalankan programnya untuk membantu penanggulangan Karhutla dan menjaga lingkungan hidup di Meranti melalui berbagai program di Dinas LHK Provinsi Riau.

Diantaranya adalah dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kepulauan Meranti, dan penanaman mangrove di daerah-daerah pesir pantai. Selain itu, juga akan membantu membangun sekat kanal dan sumur bor untuk mengantisipasi Karlahut. Namun sayangnya, Yulwiriati belum bisa menyebutkan anggaran pastinya dengan alasan masih mengkaji beberapa hal.

"Kita punya program untuk mengantisipasi kerusakan di daerah pesisir dengan menanam mangrove. Selain itu, kita juga akan membentuk KPH dan menunjuk koordinatornya di dearah. Untuk mengantisipasi Karlahut Pemerintah Provinsi juga akan membantu pembangunan kanal dan sumur bor," jelasnya saat mengikuti Rapat Koordinasi dengan Pemkab Kabupaten Meranti bersama Forkopimda dan SKPD terkait, di ruang Melati Kantor Bupati, Senin (30/1/2017) sore.

Kedatangan Kadis LHK Provinsi Riau Yulwiriati Moesa ke Selatpanjang bersama Dir Reskrimsus Polda Riau Kombespol Rivai Sinambela dan jajaran pejabat Eselon III dan IV Dinas LHK Riau. Turut hadir dalam rakor kemarin, Kapolres Kepulauan Meranti, Perwira Penghubung TNI, Asisten, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Camat, Tim Polhut Provinsi Riau serta pejabat lainnya.

Setelah mendengarkan keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tersebut, Said Hasyim berharap bantuan yang dijanjikan dapat direalisasikan. Dia menilai pernyataan Kadis LHK itu masih menggantung, karena tidak menyebutkan jumlah anggaran dan kepastian realisasinya.

"Pernyataan bantuan dari Kepala Dinas LHK ini masih mengantung-gantung. Kami harap bisa direalisasikan," ucap Said Hasyim sembari tersenyum.

Kedatangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan rombongan ke Selatpanjang bertujuan untuk menyampaikan program untuk mengatisipasi kerusakan lingkungan, abrasi dan kebakaran hutan dan lahan.

Dia menjelasankan mengenai Tata Ruang Provinsi Riau yang berkaitan langsung dengan upaya mengantisipasi kerusakan lingkungan, khususnya dibkawasan hutan. Sampai saat ini Tata Ruang Provinsi Riau belum disahkan. Meski begitu, Yulwiriati mengaku Dinas LHK Provinsi Riau memiliki teknologi yang dapat memetakan suatu daerah apakah berada dikawasan hutan atau tidak. "Ini upaya kami dalam rangka memberikan transparansi kawasan hutan di Riau," jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan Kadis LHK Riau itu, bahwa di tahun 2017 ini pihaknya telah mengandeng KPK untuk urusan tata kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait belum adanya RTRW, menurut UU kewenangan dari kabupaten ditarik ke provinsi. Termasuk soal izin laut sampai 12 mil juga merupakan kewenangan provinsi. Namun, sampai RTRW disahkan Gubenrur tidak bisa mengeluarkan izin lingkungan.

Sementara itu, Dir Reskrimsus Polda Riau, Kombespol Rovai Sinambela mengucapkan apresiasi atas kebehasilan semua pihak menekan angka Karhutla di Provinsi Riau tahun 2016 lalu. Menurutnya, tanpa kerjasama hal itu tidak akan terjadi. Untuk itu, Ia meminta kerjasama dari semua pihak khususnya masyarakat dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena dari hasil evaluasi yang dilakukan kepolisian bahwa penyebab terbesar Karhutla akibat faktor kesengajaan.

Ia juga menyarankan kepada perusahaan pemegang izin HTI untuk menerapkan teknologi CCTV yang mampu mantau area hingga Radius 5 kilometer. "Teknologi ini memungkinkan pengawasan Karhutla dan ilegal loging dilakukan melalui kantor yang sekaligus menekan terjadinya benturan dengan pihak saat penertiban," jelasnya. (rls/uzi)