RIAUONE.COM, MERBAU, MERANTI, ROC - Persoalan penggarapan lahan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang makin meresahkan masyarakat. Dimana kini sejumlah orgasasi masyarakat (Ormas) Kecamatan Merbau surati secara resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Men LHK RI) Cq: Dirjen BUK.

 

Ormas Kecamatan Merbau tersebut juga tergabung dalam Pemuda Pancasila (PP) Laskar Melayu Bersatu Riau (LMBR), disetujui Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan turut serta ditanda tangani secara remi oleh Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Merbau.

 

Adapun prihal surat tersebut yakni, permohonan peninjauan ulang kembali dan pemantauan izin IUPHHK HTI PT RAPP di Pulau Padang, khususnya di area Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

 

"Isi yang tertera dalam surat itu yakni agar Pemerintah RI dapat mencabut izin Hutan Tanaman Industeri (HTI) PT RAPP di Pulau Padang, sesuai dengan Keputusan Menhut tahun 2013," ungkap Haris Fadilah saat ditemui di Teluk Belitung Senin (9/3/2015), seraya memaparkan isi lembaran surat tersebut.

 

Dia juga meengatakan, surat tersebut dikirim setelah melihat kondisi mediasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terkait persoalan hutan dan tanah perkebunan masyarakat yang dinilai belum ingklap dan belum ditemukan solusi.

 

"Dimana katanya sudah ingklap tidak masuk pada konsensi PT RAPP, namun kenyataan dilapangan malah sebaliknya. Dan hingga saat ini belum ada solusi, masih menemukan jalan buntu," keluhnya. (mas)