• Home
• Riau Raya
• Rebut Porsi APBN Rp120 Miliar, Wabup Said Hasyim Ikut Rakor Pengendalian Daerah Perbatasan

Rabu, 18 Januari 2017 12:52:00

Rebut Porsi APBN Rp120 Miliar, Wabup Said Hasyim Ikut Rakor Pengendalian Daerah Perbatasan

JAKARTA, (ROC) - Menurunnya APBD Kepulauan Meranti Tahun 2017 yang hanya sebesar Rp1,2 triliun, memaksa Pemkab harus berjuang keras meraih porsi dari APBN dan APBD Provinsi. Tujuannya agar pembangunan yang dilaksanakan tetap berjalan sesuai harapan.

Seperti halnya pada Selasa (17/1/2017), Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim bersama rombongan Pemkab mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Daerah Perbatasan yang melibatkan 28 Kementerian dan Lembaga terkait.

Rakor langsung dipimpin Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Menkopolhukam Wiranto, di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta. Dikesempatan itu, Wabup didampingi Kepala Bappeda Makmun Murod, Kepala Bagian Perbatasan Janevi Meza, dan Kepala Bagian Humas Setda Meranti Nasruni.

Kementerian sesuai intruksi Presiden Jokowidodo, diminta secara keroyokan mendukung berbagai program dengan mengalokasikan dana pembangunan untuk membangun 3 Provinsi, 41 Kabupaten, 187 Kecamatan diseluruh Indonesia yang berada di daerah perbatasan.

Kepala BNPP Cahyo Kumolo, dalam pidatonya menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mensukseskan program Nawacita Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai daerah pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Tujuannya agar NKRI tidak dipandang sebelah mata, dan mampu mandiri baik dari segi ekonomi maupun pertahanan negara.

Ia berharap melakui program BNPP yang didukung oleh hampir seluruh Kementerian yang ada dapat membangun infrastruktur strategis kawasan perbatasan, mulai dari pasar, perkebunan dan pertanian, rumah sakit, penerangan listrik, perumahan, perkantoran, pos-pos keamanan TNI/Polri, dan lainnya.

Menkopolhukan yang juga Ketua Dewan Pengarah BNPP, Wiranto, mengapresiasi kinerja BNPP dalam menggelola dan mengendalikan daerah perbatasan. Sehingga target yang diinginkan dan direncanakan pemerintah sesuai dengan yang direncanakan.

Dia berharap, dalam mengendalikan daerah perbatasan Indonesia yang memiliki panjang 9900 kilometer dan nomor dua terbesar di dunia, TNI tidak hanya sebagai kekuatan negara saja, tetapi dapat menjalankan tugas membantu pembangunan Indonesia. Caranya dengan membangun daerah perbatasan dengan sistem pertahanan baru yang lebih kuat.

"Jika daerah perbatasan tidak dijaga militer, maka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari kesempatan untuk aktifitas radikalime, terorisme dan narkoba. Kita ingin perbatasan Indonesia tidak lagi telanjang. Nantinya akan dibangun pos-pos untuk markas militer yang akan diisi oleh pasukan TNI dari daerah tempatan. Karena dinilai lebih memahami daerahnya masing-masing," ujarnya.

Sebagai informasi, kerja keras dan perjuangan Pemkab Kepulauan Meranti melalui SKPD terkait, berhasil meraih alokasi dana pembangunan dari Kementerian dan Lembaga dengan total anggaran mencapai Rp120 miliar. Dana itu akan diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Kecamatan dan Desa di Kepulauan Meranti.

Adapun porsi alokasi dana Kementerian yang berhasil diraih Meranti dapat dirincikan sebagai berikut; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp8,3 miliar berupa Program DAK Penugasan Air Minum, Afirmasi Perumahan dan Pemukiman. Dari Kementerian Perhubungan Rp62 miliar untuk pembangunan Dermaga, Pengadaan Kapal Lintas Penyeberangan, dan pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan.

Kemudian, Kementerian Tenaga Kerja Rp2,5 miliar untuk program Peningkatan Kompetensi, program Karya Infrastruktur, Program karya produktif, Wira Usaha, Teknologi Tepat Guna, dan lainnya. Kementerian Kesehatan Rp15,8 miliar DAK reguler Bidang Pelayanan Kesehatan, DAK Afirmasi Kesehatan. Kementerian Perdagangan Rp1,6 miliar untuk pembangunan Revitalisasi Pasar, dan dari Kementerian Komunikasi dan informatika Rp10 miliar untuk pembangunan Peningkatan BTS.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp8,7 miliar untuk DAK reguler Bidang Pendidikan SD dan SMP. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp9,2 miliar untuk bantuan Kapal Neayan, Rehabilitasi Lingkungan Kawasan Pesisir, Pengadaan Rumpon Apung, Pembinaan. Jadi, total yang diraih tahun ini sekitar Rp120 miliar. (uzi)