MERANTI, RIAUONE.COM - Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Meranti dalam rangka mengsukseskan program sehat Jokowi. Betapa tidaknya, Kamis (9/4/2015) siang, Pemda kembali menggelar Forum Kemitraan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Forum Kemitran Kepulauan Meranti yang juga merupakan Sekretaris Daerah kabupaten (Sekdakab) Kepulauan Meranti Drs H Iqaruddin MSi. Digelar di Ruang Rapat Melati Kantor

Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang.

foto : bupati irwan dan menteri sosial sosialisasikan kartu sehat

 

Adapun forum kemitraan ini bertujuan untuk menampung dan memecahkan masalah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, termasuk kepesertaan dan pelayanan kesehatan dan upaya pemecahannya. Menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kepesertaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan. Dan menyampaikan saran dan pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas BPJS kesehatan.

foto : sekda forum kemitraan

 

Dalam kegiatan ini sebagai narasumber dari Kepala BPJS Kesehatan KC Dumai, dan diikuti oleh Komisi DPRD bidang Kesmas Kepulauan Meranti, Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, DPPKAD Kepulauan Meranti, BKD Kepulauan Meranti, Dinas Sosial Kepulauan Meranti, RSUD dan Puskesmas yang ada di Kepulauan Meranti, dan perwakilan dari Kantor Layanan Operasional BPJS Kepulauan Meranti.

foto : BPJS Kesehatan

Dalam arahannya, Sekda mengatakan bahwa pelayanan kesehatan itu memang sangat dibutuhkan bagi tiap orang. Oleh karna itu kata Sekda, penempatan bagi orang yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu harus tepat dan sesuai prosedur yang ada.

 

"Kita sangat mengharapkan agar apa yang menjadi tugas bersama, salah satunya tugas yang kita lakukan ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Sehingga pelayanan yang kita berikan bisa lebih optimal dan masyarakat merasa sejahtera," ujar Sekda.

foto : bupati irwan dan mensos di meranti.

 

Oleh karna itu kata Sekda, jalinan kerjasama antar pihak sangat dibutuhkan, dan bagi tiap SKPD harus benar-benar memperhatikan daerahnya. "Ada beberapa hal yang perlu dibenahi, dan bagi setiap SKPD harus memahami hal itu. Karena sejauh ini masih banyak yang dianggap kurang dan menjadi PR yang perlu dikerjakan," terang Sekda.

 

Sementara itu, Kepala BPJS Wilayah Dumai Titin, dalam arahannya menjelaskan bahwa kapitasi Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahu 2014 hingga 2015 sangat jauh  mengalami perubahan. Yakni pada tahun 2014, pembayaran kapitasinya berdasarkan norma kapitasi jumlah tenaga kesehatan umum dan drg. Sedangkan pada tahun 2015 pembayaran kapitasinya berdasarkan performa FKTP (Indikator kualitas OL)

 

"Pada data peserta BPJS kesehatan 01 Maret 2015, Kabupaten Kepulauan Meranti jumlah pesertanya 128.105,  dengan rincian 115.845 PBI APBN, 9.189 PNS, 257 TNI/Polri, 1.532 Pegawai Swasta, dan 1.282 mandiri. Jadi masih sangat minim. Namun, di daerah Riau, baru satu Dumai yang sudah terintegrasi," sebutnya.

 

Diterangkan juga olehnya, jika COB di BPJS kesehatan, petama PT Jasa Raharja (Persero) untuk kasus kecelakaan lalu lintas. Kedua, asuransi kesehatan tambahan. Dan ketiga Badan Penjaminan lainnya. Dan jika dijamin eleh JR, maka harus melampirkan surat jaminan dari JR, dan BPJS menjamin selisih dari plafon. Namun jika tidak dijamin JR, maka harus melampirkan surat keterangan dan laporan polisi, dan BPJS menjamin penuh biaya pelkes. Dan jika masih diproses, maka harus melampirkan surat keterangan masih peroses, dan BPJS menerbitkan SEP untuk peserta.

 

"Kita berharap adanya dukungan dari semua pihak dalam mencegah kejadian perpotensi Fraund sebagai partisipasi menjaga keberlansungan program jaminan kesehatan Nasional dengan pelayanan medis sesuai standar medis yang berlaku," harapnya.

 

Dalam rapat tersebut, banyak ditemukan keluhan dari SKPD yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi sekarang ini adalah Foto Copy KK Desa yang tidak diserahkan sehingga membuat mereka tidak terdaftar. Selain itu juga, banyak ditemukan masyarakat luar yang bekerja di Kepulauan Meranti namun tampa identitas atau  e-KTP yang resmi.

 

Disamping itu pula, dari Pihak Puskesmas mengaku banyak masyarakat yang belum terdaftar tersebut malah datang ke Puskesmas terdekat dan meminta bantuan dari Puskesmas tersebut selayaknya yang dapat BPJS. Namun ada yang mengakui tidak tega atas hal itu sehingga mereka memberikan pelayanan semampu mereka. Untuk itu pula, mereka sangat berharap agar adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemda terkait hal itu.

 

Menanggapi hal tersebut, Sekda menegaskan agar para SKPD terutama Dinas Sosial bisa melakukan pengecekan atau pemantauan agar hal tersebut bisa segera diselesaikan. Bahkan kata Sekda, jika perlu langsung turun ke tiap Desa untuk melakukan pengecekan tersebut. Dan pada akhir Forum, semua merasa senang dan mengatakan sudah sesuai tindakan-tindakan yang dilakukan Pemda tersebut. (adv/mas)