Riauone.com, Meranti - Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Merbau (HIPMAM) sekaligus Koordinator Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3) Zuriyadi Fahmi, Angkat bicara terkait pemotongan gaji Pegawai Honorer di setiap OPD di kalangan Pemkab Meranti hingga permasalahan Beasiswa untuk mahasiswa sampai sekarang belum kunjung di bayarkan. 

 

"Sikap yang diambil oleh Pemerintah Daerah Terkait pemotongan Gaji Honorer seluruh OPD kabupaten kepulauan Meranti sebesar 20% sangatlah Miris dengan Kondisi dan keadaan keuangan Pemkab Meranti. Belum lagi Biaya pendidikan yang sudah tidak lagi punya kabar angin Segar sejak 2015, 2016, 2017, dan sudah memasuki 2018, untuk beasiswa mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti  saja yang tidak ada kabar hilang ditelan bumi,  yang mana UUD sudah mengamanatkan 20% biaya pendidikan,  tapi di Kabupaten ini sendiri sampai hari ini belum terealisasi janji tinggal janji dan nampaknya sudah ingkar janji, namun akan terjadi lobi2 janji ditahun 2019 nantik. kita lihat saja bagaimana tragedi yang akan kembali". ungkap Zuliyadi Fahmi. 

 

"Dengan Hal diatas Saya merasa kecewa dengan sikap yang diambil oleh pemerintah kab.kep.meranti yang dipimpin oleh Bapak Irwan dan Said Hasyim selaku Bupati dan wakil serta SEKDA Kepulauan Meranti, dan juga Saya fikir Fungsi Wakil Rakyat sebagai salah satu Fungsi pengawasan tidak berperan sama sekali. Kegelisahan ini sudah dinanti2 dan hari ini kembali Terjadi Apakah semuanya Masih diam akan menikmati dengan Hal semua ini? Hanya ada Satu Kata untuk kita Mahasiswa Sebagai Agen Of Change dan control yaitu lawan!!!!!!!! dan terus teriakan lawan" tambah Zuliyadi Fahmi. 

 

Untuk diketahui sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti H Irwan Nasir, telah mengatakan bahwa Keuangan di Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditahun anggaran  2018 telah stabil, sehingga wajar jika Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  membeli Mobil Dinas (Modin) untuk Bupati dengan harga sebesar 1,9 Milyar. 

 

Tidak lama setelah Bupati menyebutkan bahwa keuangan daerah sudah stabil, Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti melalui Sekretaris Daerah membuat kebijakan baru yakni memotong gaji pegawai honorer tiap OPD sebesar 20 persen yang berlaku mulai Mei 2018. (And)